Makassar (Antara Sulsel) - Lima pejabat Badan Pertanahan Negara (BPN) di Sulawesi Selatan dijebloskan ke penjara setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembebasan lahan perluasan bandara Internasional Sultan Hasanuddin tahap II.
"Tadi mereka semua diperiksa sebagai tersangka dan setelah pemeriksaan selesai, langsung kita lakukan penahanan," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penku) Kejati Sulsel Salahuddin di Makassar, Rabu.
Kelima tersangka yang di tahan itu yakni Kepala BPN Maros Andi Nuzulia, Kepala Subseksi Pengaturan Tanah Hamka, Kasubsi Pendaftaran BPN Maros Hartawan dan Kepala Seksi Pemetaan Tanah dan Kota, BPN Maros Hijaz Zainuddin serta seorang juru ukur tanah, Mukhtar.
Kelimma tersangka ini dinilai cukup bukti melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara pada kasus pembebasan lahan Bandara Sultan Hasanuddin tahap II tahun 2015-2016.
Adapun anggaran yang digunakan bersumber dari APBN tahun 2013-2015 sebesar Rp500 miliar melalui PT Angkasa Pura I (Persero).
Salahuddin menyebutkan jika kelima tersangka ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp317 miliar berdasarkan hasil audit dan penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKB) Sulsel.
"Mereka dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi. Kelimanya kita tahan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan," tandas Salahuddin.
Kuasa hukum tersangka, Muryadi mengaku keberatan atas penahanan yang dilakukan penyidik karena dianggap tidak sesuai prosedur.
"Klien kami tidak ada yang menandatangani surat perintah penahanan dan berita acara penahanan. Tapi tetap ditahan," tegasnya.
Dianggap menyalahi prosedural, maka dirinya kemudian akan mengambil langkah hukum lainnya dengan mempraperadilankan Kejati Sulsel terkait sangkaan penyidik yang menyatakan ada salah bayar, bahkan hasil pehitungan kerugian dalam kasus ini dinilai tidak obyektif.
"Tidak ada dasar BPKP dalam melakukan perhitungan dan ada kesalahan perhitungan yang dilakukan auditor dalam melakukan perhitungan kerugian negara," kilahnya.
Rencana pekan depan pihaknya akan mengajukan upaya prapradilan tersebut atas sangkaan penyidik serta prosedur penahanan yang dilakukan terhadap kliennya tersebut.
Berita Terkait
Pangdam Cenderawasih: Pembebasan sandera warga Selandia Baru dari KKB terus berproses
Selasa, 5 Maret 2024 13:30 Wib
Presiden Biden : AS kian dekat untuk bawa pulang sandera dari Gaza
Rabu, 22 November 2023 6:46 Wib
PLN sosialiasikan penetapan ganti kewajaran pembebasan lahan SUTT
Kamis, 26 Oktober 2023 12:38 Wib
Pemprov Sulsel fasilitasi pembebasan lahan proyek strategis 896, 57 ha
Selasa, 29 Agustus 2023 13:10 Wib
ACC Sulawesi sikapi pembebasan bersyarat Nurdin Abdullah
Minggu, 20 Agustus 2023 0:45 Wib
Biden serukan pembebasan segera Presiden Niger Mohamed Bazoum
Jumat, 4 Agustus 2023 11:28 Wib
BP2MI: Presiden Jokowi menyetujui pembebasan biaya IMEI HP pekerja migran
Kamis, 3 Agustus 2023 17:34 Wib
Sekjen PBB serukan pembebasan Presiden Niger yang ditahan tentara
Jumat, 28 Juli 2023 11:20 Wib