Ternate (Antara Sulsel) - Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Desa (ADD) tahun 2017 untuk 249 desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut) sebesar Rp250 miliar belum disalurkan pemerintah kabupaten setempat ke masing-masing desa.
Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BMPD) Halmahera Selatan Dahrun Kasuba ketika dihubungi dari Ternate, Sabtu, mengatakan belum disalurkannya DD dan ADD tahun 2017 tersebut karena BPMD masih menunggu persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing desa, di antaranya Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPMJDes) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes).
Ke-249 desa di Halmahera Selatan kini tengah menyelesaikannya dan diharapkan paling lambat akhir Maret ini sudah setor ke BPMD untuk evaluasi bersama Bappeda setempat sehingga paling lambat awal April 2017 seluruh DD dan ADD tahun 2017 sudah bisa disalurkan.
Menurut Dahurn Kasuba, lemahnya sumber daya manusia yang ada di desa menjadi salah satu penyebab agak terlambatnya penyelesaian pembuatan RPMDes dan APBDes, tetapi dengan adanya pendamping desa diharapkan kelemahan sumber daya manusia itu bisa teratasi.
Apalagi BMPD Halmahera Selatan selama ini juga terus melakukan peningkatan kualitas aparat desa melalui kegiatan pelatihan dan studi banding ke daerah lainnya, seperti di Pulau Jawa untuk melihat desa setempat dalam pengelolaan DD dan ADD.
Keberadaan DD dan ADD di Halmahera Selatan pada tahun 2015 dan 2016, kata Dahrun Kasuba, memberi kontribusi besar bagi kemajuan 249 desa di kabupaten itu, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Dari segi pembangunan infrastruktrur misalnya, dari DD dan ADD itu desa bisa membangun jalan, dermaga, poliklinik desa dan kantor desa, yang selama ini belum dapat diakomodir melalui oleh Pemkab Halmahera Selatan akibatnya adanya keterbatasan dana APBD.
Dahrun Kasuba menambahkan, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Halmahera Selatan baru akan direalisasikan pada 2017, karena peraturan bupati sebagai dasar hukum pembentukan BUMDes itu baru dikeluarkan di awal 2017 ini.
Berita Terkait
Kemenkumham Sulbar bentuk desa sadar hukum Mamuju Tengah
Sabtu, 18 Mei 2024 6:21 Wib
Bupati Pangkep salurkan bantuan cadangan beras pemerintah
Selasa, 14 Mei 2024 18:26 Wib
Kemenkuham Sulbar bentuk desa sadar hukum di Majene
Rabu, 8 Mei 2024 18:39 Wib
BPBD Sulsel fokus tangani desa terisolir di Latimojong Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:37 Wib
SAR Gabungan kembali evakuasi 10 warga terisolasi terdampak bencana Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:36 Wib
SAR gabungan evakuasi 208 warga terisolir dampak bencana di Luwu Sulsel
Selasa, 7 Mei 2024 21:49 Wib
Polresta Mamuju menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa
Selasa, 7 Mei 2024 19:14 Wib
16 desa terisolir di Kabupaten Luwu jadi perhatian khusus BNPB
Selasa, 7 Mei 2024 18:07 Wib