Makassar (Antara Sulsel) - Kontingen Pramuka Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang mengikuti Raimuna Nasional (Rainas) ke XI, 13-21 Agustus 2017 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, terlantar dan terancam tidak bisa pulang.
"Ada 33 orang kontingen pramuka dari Jeneponto terancam tidak bisa pulang. Alasannya, Pemda Jeneponto tidak ada anggaran yang disiapkan, padahal sudah jauh hari kami mengajukan proposal dana hibah," ungkap Ketua Rombongan Kwarcab Jeneponto, Nurhayati Amira, dikonfirmasi dari Makassar, Minggu.
Selain itu, lanjut dia, alasan dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah menerima proposal tersebut mengaku dana hibah untuk kegiatan nasional itu belum dicairkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, mereka berdalih belum dikeluarkannya peraturan bupati setempat.
"Tidak adanya kejelasan atas bantuan dana hibah itu, sehingga anak-anak pramuka yang mewakili Jeneponto belum ada kepastian pulang, padahal acara berakhir besok," beber dia.
Secara terpisah, Panglima Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Sulsel Denny Abiyoga Pramuka menyesalkan sikap Pemkab Jeneponto yang sama sekali tidak merespon dan membantu kegiatan tingkat nasional ini dengan alasan terkendala persoalan anggaran.
Menurut dia, pramuka adalah organisasi formal yang memiliki payung hukum dalam penerimaan anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) no 14 tentang Pemberian Hibah dan Bansos.
Kemudian dijelaskan dalam pasal 298 ayat (5) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada poin D disebutkan Badan, Lembaga dan Ormas yang berbadan hukum.
"Pramuka masuk di poin D yang memiliki badan hukum yakni Pasal 36 Undang-undang 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Alasan Pemkab Jeneponto tidak memberikan bantuan dalam kegiatan nasional itu tidak masuk akal," ungkap dia.
Imbas dari persoalan itu, lanjut pria disapa akrab Goseld ini, akan berdampak buruk, mengingat perwakilan Pramuka dari Jeneponto membawa putera dan puteri terbaiknya untuk menunjukkan kreativitas serta eksistensinya pada kegiatan tersebut.
Seharusnya, jauh hari sebelum mengikuti pelaksanaan kegiatan, anggaran disiapkan, agar tidak terjadi kejadian seperti ini, hingga nantinya berdampak pada perkembangan pramuka khususnya di Jeneponto.
"Bila persoalan ini tidak diselesaikan segera, maka mencoreng nama baik pramuka di Jeneponto. Apa susahnya bupati mencarikan jalan atas permasalahan ini, seandainya saya menjadi bupati, pakai anggaran pribadi dulu kan tidak seberapa, dari pada anak-anak tidak pulang," paparnya.
Pihaknya menyatakan apabila persoalan ini tidak cepat direspon Pemkab Jeneponto, maka GAM akan melakukan tindakan Non Letigasi atau jalan yang dianggap benar dengan turun ke jalan. Selanjutnya mendesak BP mengaudit anggaran dana hibah dan bansos Jeneponto.
"Kami menganggap tidak ada sama sekali kontribusi Pemkab terhadap kegiatan nasional ini dan anggaran bansos dan hibah akan kami pertanyakan, kenapa bisa tidak ada anggaran, padahal aturan penerima dana hibah sudah diatur didalamnya," beber dia.
