Makassar (Antara Sulsel) - Anggota DPRD Sulawesi Selatan Arum Spink menyoroti kinerja pemerintah provinsi tersebut karena saat ini belum terealisasi pencairan dana tunjangan pakasi dan insentif untuk guru honorer tingkat sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK).
"Kami akan pertanyakan masalah ini kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, kenapa sampai saat ini belum juga cair dan tunjangan para guru honorer tersebut, kasihan juga mereka," ujar Arum Spink di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan dana tunjangan pakasi dan insentif para guru honorer itu seharusnya sudah cair, namun sampai saat ini belum terealisasi, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada dunia pendidikan.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah provinsi itu agar segera menindaklanjuti keluhan para guru honorer tersebut untuk pencairan dana yang menjadi hak-hak mereka.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dialami guru honorer di 24 kabupaten dan kota saat ini. Kami akan berusaha menyampaikan hal ini ke Pemerintah Provinsi Sulsel," katanya.
Pipink -- sapaan akrab Arum Spink itu mengatakan lambannya serta mandeknya pembayaran dan tunjangan pakasi dan insentif tenaga pengajar di daerah bisa menimbulkan persoalan besar.
"Keluhan ini sudah lama dan hampir semua guru honorer di daerah ini mempersoalkan masalah tersebut. Ini juga sudah kami pertanyakan ke Dinas Pendidikan Sulsel dan BPKD tetapi belum ada titik terang," jelasnya.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba itu membeberkan sejumlah sekolah yang telah dikunjunginya dan keberadaan guru honorer yang merupakan tulang punggung sekolah dalam mengajar.
Ia juga merasa prihatin saat mendengar keluhan para guru itu dari berbagai daerah karena untuk menjaga kebutuhan hidup mereka umumnya meminjam uang dari pihak lain.
"Yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera mencairkan dana tunjangan pakasi dan insentif guru tersebut, jangan sampai semangat guru honorer ini melemah. Kasihan pekerjaan mereka setahun sebenarnya tidak sebanding dengan penghasilannya apalagi mereka belum terima haknya itu," pungkasnya.
Menurut politisi Partai NasDem ini, salah satu hal yang menyedihkan bagi honorer karena satu-satunya pendapatan mereka adalah tunjangan pakasi itu.
"Bayangkan saja kalau mereka harus pinjam uang kepada orang lain agar dapur mereka bisa menyala. Belum lagi biaya transportasi yang juga cukup besar," terangnya.
Berita Terkait
KPU mengharmonisasi PKPU syarat pencalonan Pilkada serentak
Minggu, 19 Mei 2024 17:45 Wib
Asita Sulsel menawarkan paket snorkling Pulau Makassar di MTF 2024
Minggu, 19 Mei 2024 17:44 Wib
Disbudpar gelar pentas "Sulsel Menari" sebulan penuh tarik wisatawan
Minggu, 19 Mei 2024 16:48 Wib
Penyaluran KUR di Sulsel capai Rp4,15 triliun
Sabtu, 18 Mei 2024 22:58 Wib
OJK: Aset perbankan syariah Sulsel capai Rp14,40 triliun
Sabtu, 18 Mei 2024 22:57 Wib
Produk unggulan kain khas asal Sulsel lolos kurasi Dekranas
Sabtu, 18 Mei 2024 21:14 Wib
Pj Gubernur Sulsel fokus melanjutkan program RKPD-APBD 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 20:41 Wib
Sulsel siap melaksanakan Pilkada Serentak 27 November 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 18:34 Wib