Mamuju (Antara Sulbar) - APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 mulai dibahas pemerintah melalui kesepakatan dan persetujuan seluruh dan seluruh fraksi di DPRD Provinsi Sulbar.
"Telah dihasilkan kesepakatan dan persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD Sulbar untuk tetap membahas Raancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) tahun Anggaran 2018," kata Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, penambahan dan pengurangan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan dilaksanakan dalam pembahasan dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian jika dipandang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran.
"Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama badan anggaran DPRD Sulbar masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyesuaian, dalam pembahasan APBD 2018 yang sementara berjalan," katanya.
Menurut dia, tidak optimalnya pengelolaan pendapatan dan beberapa pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial sehingga belum memberikan kontribusi, disebabkan karena belum adanya regulasi pemerintah daerah yang menjadi dasar pemungutan serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak dan retribusi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi evaluasi pemerintah dalam pembahasan APBD.
"Untuk keluar dari masalah tersebut, pemerintah telah mengupayakan melakukan maping dan pemisahan masalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pungutan retribusi pelayanan jasa usaha serta melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, untuk permasalah pendidikan telah dimasukkan dalam APBD 2018 pada program di kegiatan OPD terkait dengan jumlah presentase urusan pendidikan sekitar 26,7 persen, sementara untuk sektor kesehatan sebesar 11,6 persen.
"Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas telah disetujui bersama untuk dijadikan prioritas utama dan telah menjadi perhatian Pemprov Sulbar pada TAPD untuk lebih mengoptimalkan peran dan kerjasama secara tim dalam menyusun anggaran, sehingga APBD kedepan dapat dilaksankan sesuai harapan," katanya.
Berita Terkait
Kemenkuham Sulbar fasilitasi harmonisasi empat Ranperbup Majene
Sabtu, 27 April 2024 0:19 Wib
Pemprov Sulbar ajak pemerintah daerah melakukan terobosan tingkatkan PAD
Jumat, 26 April 2024 18:40 Wib
Pemprov Sulbar lelang 44 kendaraan dinas untuk hasilkan PAD
Jumat, 26 April 2024 14:53 Wib
Pemprov Sulbar permudah petani sawit dapat benih unggul
Jumat, 26 April 2024 14:44 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha lebah madu
Jumat, 26 April 2024 14:25 Wib
Sarpras Kepresidenan apresiasi PLN pasok listrik tanpa kedip di Sulbar
Jumat, 26 April 2024 14:14 Wib
Kapolda Sulbar dan DPRD Lampung sepakati penegakan hukum sengketa tanah
Kamis, 25 April 2024 20:03 Wib
Pemprov Sulbar kembali gelar gerakan pangan murah
Kamis, 25 April 2024 19:07 Wib