#PAKAR HUKUM

Pakar Hukum Pajak Prof Dr M. Djafar Saidi MH menyatakan, banyak pihak rentan melakukan kejahatan pajak sebab kejahatan pajak dapat dilakukan oknum pegawai pajak dan juga ...

Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Merdeka Sulawesi Barat, menyatakan hingga saat ini belum memberikan dukungan kepada salah satu calon gubernur dan wakil ...

Dewan Pimpinan Daerah I Golkar Sulawesi Selatan menyatakan hanya percaya dengan hasil survei yang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk pemilihan Wali Kota Makassar yakni ...

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan HM Adil Patu, memiliki tingkat keterpilihan tertinggi dan Wawali Makassar Supomo Guntur paling populer berdasarkan hasil survei biro ...

Pakar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar Prof Dr Achmad Ali menilai bahwa Komisi Yudisial (KY) tidak memiliki kewenangan untuk menilai putusan hakim dalam kasus ...

Pakar Ilmu Politik Northwestern University Amerika Serikat, Prof Jeffrey A Winters, menilai bahwa wacana mengenai calon presiden independen merupakan suatu langkah maju bagi ...

Pakar Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof Dr Aswanto, menilai bahwa masih perlu dilakukan pemahaman persepsi mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saat ini, ...

Kepala Pusat Kajian Hukum Agraria dan Hukum Adat Universitas Hasanuddin Prof A Suryaman Mustari mengatakan rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak ...

Pakar Hukum Agraria Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dr Farida Patittingi, menilai Undang-Undang Pokok Agraria belum dilaksanakan secara murni dan sepenuhnya oleh ...

Sengketa lahan pembangunan Central Point of Indonesia (CPI) di Makassar, terjadi karena ketidakpahaman terhadap hukum pertanahan. Demikian diungkapkan Pakar Hukum Agraria ...