Mamuju (ANTARA Sulbar) - Bupati Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Kalma Katta akan membentuk tim hukum untuk mengembalikan Pulau Lari-Larian yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
"Pemerintah di Kabupaten Majene, akan mempertahankan Pulau Lari-Larian yang telah `direbut` Pemerintah Kalsel, dengan membentuk tim," kata Kalma Katta di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, penetapan Pulau Lari-Larian oleh Mendagri pada 8 Juli 2014 masuk wilayah Kalsel, tidak bisa diterima Pemerintah Kabupaten Majene, karena pulau itu sebelumnya adalah wilayah Kabupaten Majene yang juga ditetapkan melalui keputusan Mendagri.
"Pemerintah di Majene akan membentuk tim yang akan menempuh jalur hukum hingga dapat merebut kembali Pulau Lari-Larian," katanya.
Selain itu kata dia, juga akan digagas starategi melalui jalur hukum dan politik untuk merebut pulau itu karena masyarakat Majene telah mendesak pemerintah memperjuangkan dan merebut pulau itu.
"Berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh penjuru wilayah Majene maupun dari seluruh daerah di Provinsi Sulbar mendesak agar Pulau Lari-Larian direbut kembali, dan pemerintah akan terus berupaya melalui jalur hukum," katanya.
Ia mengatakan, akan ditempuh cara melalui hukum tanpa menimbulkan konflik di masyarakat, sesuai aturan di negara ini.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Irjen Pol Burhanuddin Andi sebelumnya mengatakan konflik sengketa perbatasan kepulauan Lari-Larian antara Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan mesti disikapi secara sehat.
"Konflik Lari-Larian mesti disikapi secara sehat jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat antara dua wilayah. Sikapi dengan bijak jangan langgar aturan, pemerintah di Sulbar mesti lihat sejarah bagaimana Lari-Larian ada, kalau mau menggugat keputusan hukum Mendagri yang menetapkan Lari-Larian masuk dalam wilayah Kalsel," katanya.
Menurut dia, Pemerintah di Sulbar dan Kalsel akan berusaha merebut Pulau Lari-Larian yang terletak di Selat Makassar untuk masuk dalam wilayahnya karena didasar wilayah pulau itu terdapat kandungan minyak yang menjanjikan secara ekonomi ketika di kelola.
"Jadi ini merupakan ancaman konflik jika tidak disikapi secara bijak, dengan menjunjung tinggi aturan," katanya. AJS Bie
Berita Terkait
Presiden Jokowi meresmikan 147 infrastruktur rekonstruksi pascagempa Sulbar
Selasa, 23 April 2024 9:46 Wib
Polres Majene mengimbau pengunjung objek wisata utamakan keselamatan
Minggu, 14 April 2024 15:53 Wib
Polres Majene Sulbar patroli SPBU antisipasi kelangkaan BBM
Sabtu, 13 April 2024 20:11 Wib
Polres Majene antisipasi kelangkaan BBM jelang lebaran 1445 H
Senin, 8 April 2024 13:34 Wib
Polres Majene ajak tokoh agama pelihara stabilitas kamtibmas
Sabtu, 30 Maret 2024 2:37 Wib
Polres Majene Sulbar bangun tujuh pos pengamanan operasi ketupat
Jumat, 29 Maret 2024 22:24 Wib
Polres Majene intensifkan patroli malam untuk mencegah kejahatan
Minggu, 24 Maret 2024 1:43 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar tekankan pentingnya nilai adat dan budaya
Minggu, 3 Maret 2024 10:45 Wib