Makassar (ANTARA Sulsel) - Legislator Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar berang karena PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) selaku pengelola Pasar Sentral Makassar Mal mengabaikan panggilan mereka.
"Saya kecewa karena panggilan kami di komisi diabaikan tanpa alasan yang jelas. Perwakilan MTIR sudah dua kali berturut-turut tidak mengindahkan panggilan kami. Padahal, kami hanya berencana memediasi mereka dengan para pedagang terkait penentuan harga sewa kios," tegas anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir di Makassar, Jumat.
Dia mengatakan Komisi B DPRD Makassar rencananya akan kembali memanggil perwakilan MTIR pada pekan depan karena panggilan kedua hari ini masih diabaikan.
Basdir berharap, pada pemanggilan ketiga pekan depan, pihak MTIR bisa lebih kooperatif dan memenuhi panggilan dewan tanpa harus menggunakan cara-cara paksa dengan melibatkan kepolisian.
"Semoga bisa kooperatif, kalau tidak, kami akan minta kepolisian menjemput mereka secara paksa," jelasnya.
Komisi B berencana menggelar rapat dengar pendapat bersama MTIR untuk menindaklanjuti laporan dari Asosiasi Pedagang Pasar Sentral Makassar (APPSM).
Sebelumnya, APPSM mendatangai Kantor DPRD dan mengeluhkan mahalnya harga kios di Makassar Mall, yang sementara dibangun oleh PT MTIR. Pengelola dianggap menetapkan harga secara sepihak yang terlalu membebani para pedagang jauh di atas kemampuan mereka.
Bendahara APPSM, Ramli, mengatakan, pengelola membagi harga kios di Makassar Mall sesuai dengan ukurannya dan letaknya. Untuk ukuran standar seluas 2,5 x 3 meter, dihargai Rp 300 Juta. Sedangkan kios yang lebih besar harganya variatif hingga Rp 800 Juta.
"Kami tidak mampu bayar. Mau ambil uang dari mana," katanya.
Basdir mengatakan, pihaknya menghimpun informasi bahwa MTIR menyiapkan sekitar 400 kios untuk para pedagang. Namun sebagian besar pedagang mengaku tidak sanggup menanggung beban harga. Mereka hanya sanggup membayar sekitar hingga Rp 70 Juta saja.
"Kita ingin mencari titik temu. Tapi kalau mereka tidak datang, bagaimana mau dapat solusi," ujar Basdir.
Ketua Komisi B, Amar Busthanul, mengatakan, bakal meminta bantuan Wali Kota Makassar M Ramdhan Pomanto untuk memediasi para pedagang. Campur tangan wali kota dianggap diharap dapat menghasilkan solusi agar keinginan kedua pihak tercapai.
"Kami di DPRD tentu akan terus mengawal permasalahan ini," kata dia. Agus Setiawan
Berita Terkait
KPU Makassar buka aduan tanggapan masyarakat terkait seleksi PPK
Rabu, 8 Mei 2024 22:19 Wib
Pelindo Group Makassar latih nelayan soal manajemen koperasi
Rabu, 8 Mei 2024 22:17 Wib
SAR Gabungan kembali evakuasi 10 warga terisolasi terdampak bencana Luwu
Rabu, 8 Mei 2024 18:36 Wib
Rektor UNM menitip pesan kepada rektor terpilih di acara wisuda
Rabu, 8 Mei 2024 16:21 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
BLK Maritim kerja sama Indonesia dan Austria hadir di Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
LBH Pers ajukan Amicus Curiae terkait sengketa pers di PN Makassar
Rabu, 8 Mei 2024 0:19 Wib
Tim Satgas Lantamal VI Makassar kembali menemukan jasad korban banjir
Rabu, 8 Mei 2024 0:17 Wib