Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar Mudzakkir Ali Djamil meminta kepada ratusan perusahaan di kota ini agar memberikan hak kepada karyawan, salah sarunya perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan .
"Ada lebih dari 4000 perusahaan di kota ini dan sekitar seribuan itu belum memberikan perlindungan kepada karyawannya, makanya kita minta agar hak-hak itu dipenuhi oleh perusahaan," ujarnya di Makassar, Sabtu.
Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, perusahaan yang tidak memberikan perlindungan kepada karyawan telah mengabaikan aturan ketanagakerjaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku, pihaknya mendapatkan data-data resmi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar.
Hasilnya, DPRD Makassar mendapatkan data-data awal dari Disnaker mengenai data jumlah perusahaan yang beroperasi di kota ini serta berapa omzetnya.
"Kita kumpulkan dulu data-data, kita satukan bahannya baru melakukan sidak. Kita akan mencoba cara-cara persuasif dan jika tetap diabaikan maka aturan undang-undang sudah bisa diterapkan," ancamnya.
Mudzakkir mengaku, beberapa poin penting dalam inspeksi mendadak yang dilaksanakannya, diantaranya masih banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi aturan undang-undang.
Dia menyebutkan, aturan itu antara lain, tidak diberikannya upah yang layak kepada para karyawan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) yakni sekitar Rp1,9 juta.
Pelanggaran lainnya adalah tidak diberikannya perlindungan sosial kepada karyawan seperti perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
"Ada dua hal krusial yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Pertama itu tidak diberikan upah sesuai UMP dan yang kedua itu perlindungan sosial seperti BPJS," katanya.
Berdasarkan data dari Disnaker Kota Makassar, ada sekitar 4.700 perusahaan yang beroperasi di kota ini dan ratusan diantaranya tidak melindungi karyawannya dengan BPJS.
Berita Terkait
Tim medis Pemkot Makassar periksa kesehatan korban banjir
Selasa, 7 Mei 2024 0:54 Wib
Program "Pesiar" BPJS Kesehatan mulai diterapkan di Sidrap
Selasa, 7 Mei 2024 0:49 Wib
Pemkab Sidrap lakukan rekonsiliasi soal kepesertaan BPJS Kesehatan
Jumat, 3 Mei 2024 22:19 Wib
Unhas paparkan pentingnya peningkatan layanan kesehatan di konferensi THT
Jumat, 3 Mei 2024 19:55 Wib
Pansus DPRD Sulsel terus matangkan Raperda Kesehatan Ibu dan anak
Kamis, 2 Mei 2024 18:27 Wib
Unhas dan Universitas Jember jalin kerja sama pendidikan kesehatan
Rabu, 1 Mei 2024 18:52 Wib
Presiden Jokowi menyoroti kerugian negara Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Rabu, 24 April 2024 12:49 Wib
Dinkes : Sulsel masuk 10 daerah dengan temuan kasus HIV terbanyak
Sabtu, 20 April 2024 21:45 Wib