Makassar (ANTARA Sulsel) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dana pendidikan berupa sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) yang mengendap di kantor kas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
"Memang ada dana yang masih tersimpan di kas, tetapi itu bukan karena tidak disalurkan melainkan adanya pengunduran oleh sejumlah perguruan tinggi sehingga dananya masih tertahan," ujar Kepala Dinas Pendidikan setempat, Salam Soba di Makassar, Rabu.
Diketahui, sekitar Rp4,1 miliar dana SPP gratis mengendap di kas Dinas Pendidikan Sulsel lantaran belum tersalurkan ke mahasiswa. Padahal SPP gratis ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah provinsi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran SPP gratis ini menjadi temuan karena masih banyak dana belum tersalurkan.
Untuk Tahun Ajaran 2013-2014 semester I, anggaran SPP gratis yang disiapkan berkisar Rp18 miliar. Itu untuk 20.423 mahasiswa penerima dari 104 perguruan tinggi. Dana yang belum cair mencapai Rp1,8 miliar.
Kemudian untuk Tahun Ajaran 2013-2014 semester II, total anggaran berkisar Rp17 miliar. Itu untuk 24.174 mahasiswa penerima dengan jumlah 104 perguruan tinggi. Dana yang belum cair mencapai Rp2,3 miliar.
Sejak awal program ini digulirkan, DPRD Sulsel sudah melakukan pertemuan dengan mahasiswa dan pihak perguruan tinggi dalam menggali aspirasi terkait teknis pencairan biaya kuliah tersebut.
Dari rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi E DPRD Sulsel dan Dinas Pendidikan Sulsel diputuskan jika pencairan dana pendidikan gratis ini akan diperpanjang.
Jika dana alokasi SPP gratis mahasiswa tersebut tidak tercairkan hingga pada akhir bulan atau tanggal 29 Juli, maka dana itu harus kembali ke kas daerah dengan nomenklatur penerimaan lain-lain.
Salam Soba pun menyampaikan beberapa data perguruan tinggi yang mahasiswanya belum melakukan pencairan. Untuk Universitas Islam Negeri (UIN) sebanyak 762 mahasiswa.
Universitas Hasanuddin (Unhas) sebanyak 371 mahasiswa, Universitas Muslim Indonesia mencapai 176 mahasiswa, Universitas Muhammadiyah (Unismuh) mencapai 652 mahasiswa, dan Universitas Negeri Makassar (UNM) sebanyak 210 mahasiswa.
Salam Soba menuturkan, beberapa perguruan tinggi menyatakan mundur dari kesepakatan dengan pemerintah provinsi, sehingga otomatis dana alokasi untuk mahasiswa tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.
Legisaltor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel, Sri Rahmi mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Sulsel segera melakukan verifikasi ulang terhadap data mahasiswa yang sudah ada. Termasuk memverifikasi kerjasama dengan perguruan tinggi.
"Karena ada beberapa perguruan tinggi yang sudah tidak bersedia lagi menjadi mitra program tersebut jadi semua ini terjadi," sebutnya.
Berita Terkait
Presiden Jokowi tinjau fasilitas pendidikan di SMK 1 Rangas yang terdampak gempa Mamuju
Selasa, 23 April 2024 13:56 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
Pemkot Makassar menggandeng PTN wujudkan pendidikan PAUD berkualitas
Senin, 22 April 2024 0:52 Wib
Kemenkumham Sulsel edukasi KI pada siswa SMA lewat RuKI "Goes to School"
Sabtu, 20 April 2024 13:23 Wib
Pansus Pendidikan Akhlak DPRD Sulsel menyerap aspirasi di Parepare
Jumat, 5 April 2024 1:56 Wib
Yayasan PSPK ajak Pemkot Makassar meningkatkan kualitas pendidikan
Kamis, 14 Maret 2024 22:09 Wib
Gubernur Sulbar minta kampus membangun pendidikan yang hargai keberagaman
Kamis, 14 Maret 2024 2:51 Wib
Literasi SDN Jinato Selayar meningkat hingga 400 persen lewat Kurikulum Merdeka
Kamis, 14 Maret 2024 2:50 Wib