Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Arsal Aras mendukung upaya penyelesaian riset dan pendataan untuk penyelesaian konflik agraria yang dilaksanakan Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) bekerja sama dengan Pemkab Mamuju Tengah.
"Semoga ini menjadi awal yang baik untuk upaya penyelesaian sengketa agraria, dan kami sangat apresiasi dan mendukung program ini agar berjalan lancar," kata Arsal Aras saat menjadi pembicara penyelesaian sengketa agraria di Mamuju Tengah, Kamis.
Ia mengatakan, Mamuju Tengah diharapkan dapat berkembang seperti daerah lainnya di Sulbar sehingga semua sumber konflik seperti konflik tanah mesti diselesaikan dan peran pemuda di Mamuju Tengah untuk bersama pemerintah menyelesaikan sangat besar.
Menurut dia, tanah seringkali menjadi masalah sengketa tanah karena dipicu permasalahan terbitnya sporadik yang menjadi dasar kepemilikan tanah secara tidak benar dan tidak sesuai sebenarnya.
Oleh karena itu ia berharap masalah tanah dapat segera diselesaikan agar tidak ada lagi masalah sengketa lahantimbul yang dapat merugikan masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten FPPS Kabupaten Mamuju Tengah, Acong Supriadi, mengatakan lembaganya bekerjasama dengan pemerintah di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan riset dan pendataan potensi untuk penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Mamuju Tengah dengan melibatkan tim riset sebanyak 350 orang.
"Tim tersebut akan berupaya dan bekerja mendata segala bentuk potensi konflik agraria di Mamuju Tengah, baik konflik antara masyarakat, antara masyarakat pemerintah ataupun perusahaan maupun antara pemerintah dan pemerintah dan dengan perusahan," katanya.
Menurut dia, dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan juga kedepan berbagai upaya mediasi dapat dilakukan sehingga potensi konflik lahan dapat dicegah dan tidak terjadi yang tentu akan merugikan semua pihak.
"Perebutan lahan masyarakat sudah sering terdengar terjadi di Mamuju Tengah yang hampir berujung konflik besar di masyarakat, tentu itu akan merugikan semua pihak, pembangunan dan daerah dari segala sisi, jadi potensi konflik mesti dicegah sejak dini," katanya.
Berita Terkait
KPU Makassar tetapkan perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif 2024
Jumat, 3 Mei 2024 22:07 Wib
Penetapan anggota DPRD terpilih pada empat daerah di Sulsel ditunda
Jumat, 3 Mei 2024 6:56 Wib
Pansus DPRD Sulsel terus matangkan Raperda Kesehatan Ibu dan anak
Kamis, 2 Mei 2024 18:27 Wib
DPRD Sulsel berharap KPUD dan Bawaslu jalankan pilkada secara transparan
Kamis, 2 Mei 2024 18:25 Wib
DPRD terus mendorong perbaikan sistem pendidikan di Sulsel
Kamis, 2 Mei 2024 14:32 Wib
Pansus I DPRD Wajo membahas perubahan perda pembentukan produk hukum
Rabu, 1 Mei 2024 17:24 Wib
Ketua DPRD Sulsel menyerap aspirasi buruh serikat pekerja
Rabu, 1 Mei 2024 16:35 Wib
DPRD Wajo bahas perubahan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah
Rabu, 1 Mei 2024 9:59 Wib