Manokwari (Antara Sulsel) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat mendorong penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan kota di daerah tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Pascalina Yamlean di Manokwari, Kamis, mengatakan, pihaknya saat ini sedang menggenjot pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten/kota.
Pada awal tahun 2017, kata dia, pihaknya intensif berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong dan Kota Sorong Kegiatan serupa akan dilakukan di daerah lain.
Selain sosialisasi, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Asset (BPKAD) serta instansi terkait setempat.
"Untuk Kabupaten Sorong tinggal pemerintah setempat untuk membentuk Dewan Pengupahan. Sehingga mereka bisa menerapkan UMK mulai tahun ini," ujarnya.
Dia menjelaskan, penetapan UMK harus tetap mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP Papua Barat ditetapkan setiap tahun dengan mengacu pada prosentase pertumbuhan ekonomi.
Penerapan UMK, lanjut Yamlean, ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing.
"Kita di Provinsi selain merujuk pada pertumbuhan ekonomi juga merujuk angka Inflasi saat itu," ujarnya lagi.
Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada satu pun Kabupaten/kota di Papua Barat yang memiliki UMK. Diharapkan, pada tahun 2018 Kota Sorong dan Kabupaten Sorong menjadi daerah pertama yang memiliki UMK sehingga daerah lain bisa mengikuti.
Berita Terkait
Korem 142/Taroada Tarogau ajak masyarakat ciptakan pilkada damai
Rabu, 15 Mei 2024 9:53 Wib
Kementan serahkan bantuan bibit untuk 11 ribu hektare lahan di Sulawesi Barat
Senin, 13 Mei 2024 16:03 Wib
29 korban banjir di Tanah Datar Sumbar belum ditemukan
Senin, 13 Mei 2024 13:52 Wib
Kemenhub: Bus pariwisata kecelakaan di Subang tercatat tidak miliki izin angkutan
Minggu, 12 Mei 2024 11:02 Wib
Kemenhub: Kecelakaan bus pariwisata di Subang diduga akibat rem blong
Sabtu, 11 Mei 2024 23:50 Wib
Rektor UNM mendaftar sebagai bakal cagub Sulbar di empat parpol
Sabtu, 11 Mei 2024 21:23 Wib
Pemprov Sulawesi Barat mendorong enam klaster pembangunan dalam Perpres IKN
Jumat, 10 Mei 2024 18:02 Wib
Kemenkumham Sulsel MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat soal BHP
Selasa, 7 Mei 2024 22:27 Wib