Makassar (Antara Sulsel) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimistis penanganan kasus korupsi mega proyek Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) akan dituntaskan hingga di penghujung masa jabatan komisioner.
"Kami tetap optimis bisa selesai. Komisioner sekarang masih menjabat sampai 2019, kami masih punya waktu dua tahun untuk menyelesaikannya," ucap Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Mengenai optimisme tersebut apakah dapat diselesaikan hingga 2019, mengingat adanya pergeseran pemerintahan dan masuk tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga akhir masa jabatan, kata dia, KPK tidak tergantung dengan masa presiden.
"KPK tidak tergantung dengan masa jabatan Presiden, mudah-mudah komisioner sekarang ini, kita bisa selesaikan," ujar pria kelahiran Muna, 16 Juni 1965 silam itu.
Syarif yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini menjelaskan, pihaknya sudah melakukan yang terbaik dalam penanganan korupsi e-KTP bahkan telah menetapkan beberapa tersangka hingga anggota DPR, meski demikian tentu proses perjalanan kasus ini masih panjang.
"Saya tidak bisa menjanjikan ini kapan selesai, ibarat lomba lari, ini bukan lari sprint, tapi maraton, tentu prosesnya cukup panjang bahkan mendapat tekanan," ungkap dia.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam korupsi pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2013 dengan nilai proyek senilai Rp5,9 triliun, dari anggaran merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Penetapan tersangka e-KTP dimulai tiga tahun lalu. KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka pada Selasa, 22 April 2014, hingga akhirnya Sugiharto divonis 2,5 tahun penjara.
Selanjutnya KPK menyasar eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Ia ditetapkan sebagai tersangka kedua kasus e-KTP pada Jumat (30/9/2016) dan dilakukan penahanan sejak Rabu (21/12/16) selanjutnya melibatkan nama-nama sejumlah anggota DPR hingga sekarang.
Berita Terkait
MA terima kasasi KPK anulir vonis bebas Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Kamis, 25 April 2024 14:55 Wib
KPK menyerahkan memori kasasi atas putusan perampasan aset Rafael Alun
Kamis, 25 April 2024 14:23 Wib
Kejati menetapkan satu tersangka lagi kasus korupsi Dana Pensiun PTBA
Kamis, 25 April 2024 13:47 Wib
Jaksa KPK akan memanggil istri dan anak SYL untuk beri keterangan di persidangan
Rabu, 24 April 2024 22:21 Wib
Eks pejabat Kementan mengakui serahkan uang Rp850 juta dari SYL ke Partai NasDem
Rabu, 24 April 2024 20:32 Wib
KPK akan periksa keluarga SYL terkait penyidikan dugaan TPPU
Sabtu, 20 April 2024 7:40 Wib
KPK menjebloskan eks hakim Prasetio Nugroho ke Lapas Sukamiskin
Kamis, 18 April 2024 19:39 Wib
SYL emosional mendengar kesaksian mantan ajudannya
Rabu, 17 April 2024 21:13 Wib