Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala perwakilan Ombudsman RI provinsi Sulsel, Subhan Djoer, telah melayangkan pemanggilan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Takalar, terkait dengan mutasi besar-besaran yang dilakukannya diduga tidak sesuai aturan.
"Kita panggil pak Sekdanya untuk diminta klarifikasi termasuk keterangan-keterangan terkait kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara atau ASN, besok," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurutnya pemanggilan tersebut untuk mengumpulkan bahan serta keterangan, mengingat masuknya aduan dari ASN Takalar tidak menerima kebijakan mutasi tersebut karena beralasan tidak melakukan kesalahan.?
Meskipun surat pemanggilan ini tidak hanya di layangkan kepada Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Takalar dan Baperjakat juga turut dipanggil untuk memeberikan keterangannya.
"Kita tetap menunggu kedatangan mereka besok, karena banyak aduan masuk tentang mutasi tidak sesuai bidangnya. Tentu ada keganjilan-keganjilan, bahkan ada yang sudah mendapat SK tapi orangnya sudah meninggal bahkan di non jobkan padahal punya kompetensi," beber Subhan. ? ?
Sebelumnya, sejak dilantik tujuh bulan lalu dibawah pemerintahan Bupati Takalar Syamsari Kitta, terhitung telah empat kali melakukan mutasi ASN secara besar-besaran, dimulai 400 guru dan kepala sekolah, pergeseran pejabat eselon III dan IV lingkup Pemda Takalar sebanyak 294 orang hingga mengganti Sekdanya.
Kebijakan ini pun ditentang sejumlah ASN dengan melaporkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta berkaitan dengan mutasi tersebut. Mereka menilai mutasi itu sarat politik serta ajang balas dendam usai Pilkada Takalar 2017 lalu.
Perwakilan ASN yang melaporkan kebijakan itu di KASN Muchtar Djaya mengemukakan telah mengadukan Bupati Takalar Syamsari Kitta secara resmi termasuk Baperjakat Takalar. Laporan itu diterima Deputi KASN Bidang Pengaduan.
"Sudah kami laporkan aduan kami ke KASN, mereka berjanji secepatnya menurunkan tim ke Takalar untuk melakukan pendalaman termasuk memanggil tim Baperjakat untuk diminta klarifikasinya di KASN," ujar Muchtar merupakan mantan Lurah Pappa, Takalar yang didemosi.
Berita Terkait
PLN menerangi rumah 876 keluarga di 33 dusun Provinsi Sulsel
Sabtu, 4 Mei 2024 22:18 Wib
Gubernur Sulsel :sebut 12 Ribu warga terdampak banjir di Wajo
Sabtu, 4 Mei 2024 22:17 Wib
Pj Bupati Luwu mengapresiasi stakeholder bantu korban banjir dan longsor
Sabtu, 4 Mei 2024 22:15 Wib
Pemprov Sulsel kirim bantuan menggunakan helikopter ke Latimojong
Sabtu, 4 Mei 2024 18:43 Wib
PMI Sulsel kerahkan relawan kirim bantuan untuk korban bencana
Sabtu, 4 Mei 2024 18:43 Wib
BMKG IV Makassar mengimbau masyarakat waspadai bencana hidrometeorologi
Sabtu, 4 Mei 2024 18:19 Wib
Mantan Gubernur Sulsel salurkan 60 ton beras untuk korban banjir Luwu
Sabtu, 4 Mei 2024 18:08 Wib
Dinsos Sulsel kerahkan 1.147 pendamping PKH guna tekan stunting
Sabtu, 4 Mei 2024 18:06 Wib