Makassar (Antaranews Sulsel) - Empat pasangan Kepala Daerah masing-masing Bupati Sinjai, Bone, Bantaeng dan Kota Palopo akan dilantik di Baruga Andi Pangeran Pettarani, kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 26 September 2018.
"Lokasi pelantikan itu hak prerogatif gubernur, kami hanya mengikuti instruksi beliau," kata Pelaksana tugas Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel, Tautoto Tanaranggina di Makassar, Selasa.
Menurutnya, pelantikan empat bupati dan wakil bupati tersebut sudah dibicarakan dengan pihak birokrasi kampus Unhas termasuk kesiapan-kesiapannya. Selain itu telah dilakukan pertemuan dengan Sekda kabupaten berkaitan dengan lokasi pelantikan.
Berkaitan dengan lokasi pelantikan itu di dalam area kampus, apakah anggaran tidak mencukupi sehingga memilih Baruga Andi Pangeran Pettarani Unhas, kata dia, anggaran pelantikan cukup dimana pun dilaksanakan hanya saja ini kebijakan gubernur sekaligus efesiensi anggaran.
"Kami sudah bicarakan ini dengan para Sekda kabupaten, dan akhirnya ditetapkan. Baru di sana bisa menampung dua ribu orang, dan kami tetapkan undangan per kabupatan 250 orang. Kalau anggaran kami ada," katanya.
Pelantikan empat bupati di lingkungan kampus itu merupakan sejarah pertama kali di Sulsel, hanya saja keinginan pak gubernur agar para kepala daerah yang dilantik tersebut bisa mendekatkan diri dengan masyarakat.
Sementara untuk undangan masing-masing kabupaten dibatasi hingga 250 orang, masing-masing terdiri dari Tokoh Masyarakat, tim sukses beserta keluarga, perwakilan Parpol hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.
Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Sulsel Kadir Halid mengatakan tidak ada masalah terkait lokasi pelantikan itu, hanya saja ada anggaran negara yang juga harus dikeluarkan tidak mesti menggunakan area kampus melantik kepala daerah.
"Sebenarnya tidak menjadi masalah, tetapi kan kurang etis bila dilantik dalam kampus, masih banyak lokasi lain seperti gedung CCC milik pemerintah provinsi yang punya kapasitas besar bisa menampung sampai lima ribuan orang," ujar Ketua Komis E DPRD dari Fraksi Golkar itu.
Mengenai alasan bahwa lokasi pelantikan di kampus Unhas cukup luas dan refresentatif, kata Kadir, adalah inisiatif gubernur adalah sah-sah saja, namun seharusnya tidak di dalam kampus, karena masih banyak lokasi lain milik pemerintah yang lebih layak.
Anggota DPRD Sulsel lainnya, Imbar Ismail dari Fraksi Hanura malah mengatakan tidak mengetahui persis agenda pelantikan dilaksanakan dalam kampus. Meski tidak ada aturannya, tetapi pelantikan dalam kampus terkesan kurang elok dari segi pemerintahan.
"Kami belum tahu ada pelantikan di sana, tidak ada juga penyampaian. Kami baru tahu ada di media pelantikan kepala daerah itu di kampus Unhas. Menurut saya memang sebaiknya bukan di wilayah kampus, tapi kalau itu sudah diputuskan maka mau tidak mau harus jalan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah memilih kampus Unhas sebagai lokasi pelantikan empat kepala daerah dilantik secara serentak di Baruga Andi Pangeran Pettarani Unhas pada Rabu (26/9).
Pelantikan itu bertujuan untuk mengefesiensi anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan ke anggaran lain yang lebih membutuhkan dari pada harus dihamburkan dalam acara pelantikan dilakukan secara seremonial. Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin juga telah menyetujui.
Berita Terkait
Pj Bupati Luwu mengapresiasi stakeholder bantu korban banjir dan longsor
Sabtu, 4 Mei 2024 22:15 Wib
Bupati Lutim memimpin penggalangan dana untuk korban bencana alam
Sabtu, 4 Mei 2024 18:07 Wib
Pemkab Luwu Timur kirim bantuan pertama 5 ton beras dan personel ke Luwu
Sabtu, 4 Mei 2024 15:56 Wib
PJ Bupati Luwu menetapkan tanggap darurat bencana selama 30 hari
Sabtu, 4 Mei 2024 11:20 Wib
Bupati Pangkep harapkan Program Merdeka Belajar terlaksana dengan baik
Kamis, 2 Mei 2024 20:04 Wib
Wali Kota Makassar dan Pj Bupati Jeneponto MoU soal pengendalian inflasi
Rabu, 1 Mei 2024 20:02 Wib
Bupati Pangkep siapkan hadiah umrah juara I MTQ ke-33 Sulsel
Rabu, 1 Mei 2024 9:26 Wib
Bupati Wajo mengajukan Ranperda pengelola keuangan daerah ke DPRD
Selasa, 30 April 2024 19:55 Wib