Kuala Lumpur (Antaranews Sulsel) - Malaysia terpilih kembali sebagai anggota Komisi Persatuan Bangsa Bangsa Untuk Hukum Dagang Internasional (The United Nations Commission On International Trade Law/Uncitral) pada sidang Majelis Umum PBB ke-73.
Menurut siaran pers Kementrian Luar Negeri Malaysia, Rabu, Malaysia terpilih sebagai anggota Uncitral selama enam tahun mulai 2019 - 2025 pada sidang Majelis Umum PBB pada 17 Desember 2018.
Terpilihnya kembali Malaysia karena adalah manifestasi dan pengakuan posisi internasionalnya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan kredibilitasnya sebagai pemain penting dalam mempromosikan perdagangan bebas dan adil melalui harmonisasi hukum perdagangan internasional.
Malaysia juga akan terus mendukung aspirasi Uncitral dalam mempromosikan penyatuan bisnis yang disederhanakan.
Malaysia saat ini menerapkan Rencana Induk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk jangka waktu 2012-2020 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan UKM dengan strategi yang didorong inovasi dan produktivitas.
Malaysia telah membentuk Dewan Nasional Perdagangan berbasis elektronik (NeCC) untuk mendorong implementasi peta jalan (road map) agar pertumbuhan "e-commerce" meningkat. Oleh karena itu Malaysia menghargai karya Uncitral dan akan terus berpartisipasi secara aktif dalam karya-karya komisi tersebut, demikian pernyataan Kemenlu.
Berita Terkait
Tentara Israel mengklaim tewaskan pejabat senior Jamaa Islamiya Lebanon
Sabtu, 27 April 2024 10:37 Wib
Hasanuddin University Holds The 2024 Indonesian International Student Mobility Awards Co-Funding Information Session
Kamis, 25 April 2024 16:52 Wib
Ma'ruf Amin prihatin Palestina gagal jadi anggota penuh PBB
Rabu, 24 April 2024 16:04 Wib
HIzbullah serang kota Margaliot dan Israel balas serangan
Rabu, 24 April 2024 16:03 Wib
Korea Utara mengirim delegasi ke Iran di tengah dugaan kerja sama senjata
Rabu, 24 April 2024 9:15 Wib
Irak memperingatkan bahaya eskalasi militer di tengah konflik Israel-Iran
Minggu, 21 April 2024 18:37 Wib
Palestina meninjau ulang kebijakannya terhadap AS menyusul veto di PBB
Minggu, 21 April 2024 9:54 Wib
Yordania menegaskan wilayah udaranya bukan medan tempur Iran-Israel
Sabtu, 20 April 2024 14:04 Wib