Wali Kota Makassar sebut PKH retas kemiskinan

id wali kota, Ramdhan Pomanto, retas, kemiskinan,PKH,bantuan sosial,kemensos

Wali Kota Makasar Moh Ramdhan Pomanto (tengah) mendampigi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (dua kanan), Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos R Harry Hikmat (kanan) saat penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada penerima manfaat di gedung CCC Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/2/2019). (FOTO/Antaranews Sulsel/Darwin Fatir)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil ?meretas angka kemiskinan.

"Saya kira program pusat melalui program keluarga harapan sangat berhasil. Bahkan sudah ada yang graduasi atau sudah keluar dari kemiskinan dan menjadi inspirasi bagi yang lain," ungkap Danny Pomanto disela penerimaan bantuan sosial di gedung CCC Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

 Kendati demikian, kata dia, program PKH yang diluncurkan di era Presiden Joko Widodo perlu pembenahan di beberapa lini sehingga seiring waktu dapat disempurnakan.

 "Walau berhasil, tetap harus disempurnakan lagi. Misalnya, tadi sempat dibahas soal akurasi program, kita mau lebih tepat sasaran," ujarnya di hadapan 1.000 penerima manfaat saat mendampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

 Selain itu, lanjut Danny, persoalan pendampingan program ini juga perlu diperbaiki. Yang menjadi pendamping haruslah kompeten.

 "Ini juga persoalan pendampingan memang harus orang-orang yang biasa mendampingi masyarakat," ujarnya.

Ungkapan senada dilontarkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat menyerahkan bantuan sosial kepada KPM menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen termasuk perbaikan gini rasio diangka 0,381.

Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi sangat serius memerangi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat.

Di Provinsi Sulsel, sebut Agus, ada sebanyak 298 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH . Masa pemerintahan Jokowi, jumlah KPM PKH terus meningkat dari 2,79 juta KPM di tahun 2014 menjadi 10 juta KPM sejak tahun 2018.

 "Ada salam dari bapak Presiden Jokowi dengan menyampaikan komitmen untuk menambah jumlah KPM PKH tahun 2020 menjadi 15,6 juta KPM. Ini berarti, harapannya seluruh KPM BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) juga masuk sebagai peserta PKH," tutur dia.

Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos R Harry Hikmat, dalam pemaparannya menyampaikan, tahun 2019 alokasi anggaran PKH secara nasional ditingkatkan yang semula Rp19,2 trilliun pada tahun 2018, menjadi Rp34,4 trilliun.

Bantuan Sosial PKH dan BPNT ?tahap I tahun 2019, yang disalurkan untuk Provinsi Sulsel senilai Rp458,3 miliar lebih. Bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap I tahun 2019 untuk Kota Makasar sebanyak Rp34 miliar lebih

Yakni, terdiri atas Bantuan Sosial PKH Rp30,3 miliar lebih. Bantuan Sosial BPNT Rp3,7 miliar lebih. Peserta yang hadir saat penyerahan sebanyak 1.000 orang terdiri KPM penerima PKH dan BPNT dari empat kecamatan masing-masing Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Wajo.
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar