Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) HM Samidin Nashir menyesalkan tidak tercantumnya lembaga yang dipimpinnya sebagai pengawas dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru disahkan DPR.
"Ini adalah langkah mundur, sangat disesalkan karena menyalahi tata kelola yang bersih dan benar," kata Samidin di sela Focus Group Discussion, Akuntabilitas Manajemen Haji, di Jakarta, Kamis.
Menurut Samidin, dengan tidak masuknya KPHI dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) maka tidak ada yang mengawasi masalah teknis penyelenggaraan ibadah haji.
Ia mengatakan kontrol penyelenggaraan haji dari DPR hanya menyangkut masalah umum, sementara BPK mengawasi masalah keuangan. Sedangkan Inspektorat Jenderal lebih melakukan pengawasan internal. "Pengawasan teknis siapa?" katanya didampingi komisioner KPHI Ir. H. Agus Priyanto.
Ia mengatakan dengan tidak adanya KPHI dalam UU PIHU, maka Kementerian Agama akan menjadi seperti lembaga super dalam penyelenggaraan ibadah haji karena tidak ada kontrol.
Padahal, katanya, membaiknya kepuasan penyelenggaraan haji, ada peran dari KPHI. KPHI selalu memberikan saran-saran perbaikan. Sehingga seharusnya, peran KPHI justru harus diperkuat, katanya.
Untuk itu, KPHI akan menyurati Presiden terkait masalah itu. Selain itu, katanya, jika UU tersebut sudah berjalan maka KPHI juga akan melakukan uji materi.
Samidin mengaku lembaganya tidak pernah dimintai pendapat dalam pembahasan UU tersebut hingga akhirnya Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi UU pada 28 Maret 2019.
Sebelumnya KPHI dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Berita Terkait
Mantan PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi jalani perawatan di IJN Kuala Lumpur
Kamis, 25 April 2024 14:59 Wib
Serikat pekerja Vietnam meminta kenaikan tunjangan melahirkan
Senin, 1 April 2024 13:20 Wib
Kesbangpol Sulbar antisipasi potensi ATGH pasca Pemilu 2024
Sabtu, 9 Maret 2024 19:08 Wib
Malaysia akan lanjutkan pencarian pesawat MH370 pada peringatan 10 tahun
Senin, 4 Maret 2024 12:16 Wib
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi dakwaan kasus "lese majeste"
Selasa, 20 Februari 2024 15:30 Wib
KBRI Kuala Lumpur belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Senin, 19 Februari 2024 12:17 Wib
90 korban tewas akibat tanah longsor di Davao Oro Filipina
Jumat, 16 Februari 2024 14:31 Wib
Dubes RI : Antusiasme WNI pemilih pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur cukup tinggi
Senin, 12 Februari 2024 6:53 Wib