Trenton, Kanada (ANTARA) - Dengar pendapat mengenai rancangan peraturan yang melarang lambang agama pada pekerjaan tertentu di Quebec dilanjutkan pada Selasa (14/5) dan satu kelompok penganjur mengatakan usul kontroversial itu telah mengakibatkan peningkatan pelecehan terhadap Muslimah.
Justice Femme, satu kelompok Montreal yang memberi dukungan buat perempuan, menyatakan organisasi itu menerima 40 telepon lebih dari perempuan yang memakai hijab sejak Bill 21 diperkenalkan pada Maret.
Rancangan peraturan tersebut akan melarang siapa saja di dinas pelayanan umum Quebec, termasuk guru, memakai lambang agama seperti hijab, salib Kristen dan kippa Yahudi saat menghadapi masyarakat umum.
Rancangan peraturan itu, yang dikatakan Pemerintah Quebec dirancang untuk memisahkan negara dari agama, meningkatkan celah yang dipandang banyak orang karena secara tidak adil ditujukan kepada kaum Muslimah yang memakai hijab.
Pada awal Mei, ratusan warga Montreal, Kanada, membentuk rantai manusia di sekitar gedung legislatif Quebec untuk memprotes peraturan itu.
Dengar pendapat tersebut, yang dilakukan oleh pejabat terpilih, adalah kesempatan buat banyak organisasi yang mendukung dan menentang rancangan peraturan itu untuk mengajukan argumentasi mereka, kata Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu sore.
Pada Selasa, Justice Femme menyerahkan temuannya demikian juga dengan Wali Kota Montreal Valerie Plante.
Di dalam satu pernyataan tertulis yang disiarkan sebelum wanita pejabat tersebut tampil, Plante mengatakan, "Sulit buat saya untuk menerima pembatasan hak dan kebebasan individu ini."
Para pejabat Justice Femme mengatakan rancangan peraturan tersebut berfungsi untuk menyoroti Islamfobia dan bentuk lain kebencian.
Organisasi itu menyebutkan empat kasus penyerangan fisik, termasuk dua upaya untuk merobek jilbab beberapa perempuan dan perbuatan meludahi seorang perempuan lain; enam kasus pelecehan di tempat kerja dan lebih dari 12 kasus perundungan di dunia maya.
Pada musim gugur, ketika rancangan peraturan tersebut pertama kali dipertimbangkan, Perdana Menteri Justin Trudeau menyuarakan penentangannya.
"Sebagaimana kalian sangat tahu, saya tidak mendukung pendapat bahwa negara mesti bisa memberitahu seorang perempuan apa yang bisa ia pakai, dan juga tidak apa yang tak bisa ia kenakan," kata Trudeau kepada wartawan.
Dengar pendapat itu berlangsung selama enam hari dan diperkirakan selesai pada 16 Mei.
Pemerintah berharap bisa melaksanakan Bill 21 pada pertengahan Juni.
Sumber: Anadolu Agency
Berita Terkait
DPRD Sulsel menginisiasi empat Ranperda baru
Rabu, 20 Maret 2024 3:41 Wib
DPRD Sulsel sahkan empat Perda melalui rapat paripurna
Selasa, 19 Maret 2024 19:44 Wib
Kemenkumham Sulsel harmonisasi 18 rancangan produk hukum daerah
Jumat, 2 Februari 2024 21:54 Wib
KPU telah menyusun rancangan jadwal Pilpres 2024 putaran kedua
Kamis, 11 Januari 2024 15:46 Wib
KPU: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar serentak 27 November
Kamis, 11 Januari 2024 13:54 Wib
AS memveto rancangan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza
Sabtu, 9 Desember 2023 11:52 Wib
Kemensetneg telah menyiapkan Rancangan Keppres pemberhentian sementara Firli
Jumat, 24 November 2023 11:45 Wib
Pansus DPRD Sulsel lakukan studi banding jasa konstruksi di Bali
Jumat, 17 November 2023 17:22 Wib