Dua satker Kemenkum HAM Sulbar lolos zona integritas menuju WBK

id kemenkum ham sulbar,dua satker lolos zona integritas,Wilayah Bebas Korupsi,Harun Sulianto,imigrasi mamuju

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar Harun Sulianto (tengah) saat memimpin rapat internal terkait lolosnya zona integritas dua satuan kerja. (Foto Humas Kemenkum HAM Sulbar)

Mamuju (ANTARA) - Dua satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yakni Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Mamuju lolos Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

"Dua satker tersebut dinyatakan lolos setelah dilakukan penilaian oleh tim Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM di Jakarta, beberapa waktu lalu," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar Harun Sulianto, di Mamuju, Selasa.

Predikat zona integritas itu kata Harun, diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui reformasi birokrasi, pencegahan KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Berdasarkan penilaian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar mendapat nilai 94.70 dan Kantor Imigrasi Mamuju mendapat nilai 91.80," ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah satuan kerja di Provinsi Sulbar yang diusulkan sebagai zona integritas, yakni Kanwil Kemenkum HAM, dua Kantor Imigrasi, dua Rutan serta dua Lapas.

Tetapi dari hasil penilaian tersebut hanya dua satuan kerja saja yang dinyatakan lolos.

"Terhadap yang belum berhasil, akan tetap diadakan pembinaan oleh Kantor Wilayah. Saat ini, usulan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi Mamuju sedang proses pengusulan ke Kementerian PAN RB oleh Kumham Pusat," terangnya.

"Dari 33 Kanwil hanya 19 yang berhasil lolos, termasuk Sulawesi Barat dan dari 104 Kantor Imigrasi, yang lolos hanya 34 satker, termasuk Kantor Imigrasi Mamuju," papar Harun.

Ia menjelaskan, unsur yang menjadi penilaian dalam zona integritas meliputi enam komponen pengungkit dan dua komponen hasil.

Komponen pengungkit lanjutnya, yakni manajemen perubahan, tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas dan pengawasan serta pelayanan publik.

Sedangkan komponen hasil tambahnya, yaitu survei persepsi korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

Ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen menjaga Integritas, tidak KKN dan terus tingkatkan inovasi guna peningkatan pelayanan publik menuju birokrasi yang berkelas dunia.

"Sehingga, kehadiran Kemenkum HAM di Sulbar ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tentunya, kami meminta dukungan dan pengawasan dari seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk hal tersebut," ujar Harun.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar