Pemkot Makassar usulkan penambahan formasi guru

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar melalui Pejabat (Pj) Wali Kota M Iqbal Samad Suaheb akan mengusulkan penambahan formasi bagi tenaga pendidik (guru) termasuk tenaga kesehatan tahun ini.

"Pemkot Makassar mengusulkan formasi CPNS sebanyak 511 orang yang didominasi tenaga pendidik dan kesehatan. Kita harapkan usulan itu dapat mengurangi kesenjangan antara jumlah peserta didik dan tenaga pengajar," tutur Iqbal disela Halal bihalal Disdik Kota Makassar dan Provinsi di ruang pola kantor gubernur Sulsel, Makassar, Sabtu (15/6).

Hal tersebut menyusul laporan Kadis Pendidikan Kota Makassar Rahman Bando, pada kesempatan itu menyampaikan saat ini Disdik masih mengalami kekurangan tenaga pendidik sekitar dua ribu orang. Sementara, untuk ruang belajar masih kurang sebanyak 1.452 ruang kelas.

Dengan adanya usulan tersebut, pihaknya tetap berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Kota Makassar khususnya pada tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan menambah jumlah tenaga pendidik untuk menutupi kekurangan itu.

Mantan Kepala Balitbangda Pemrov Sulsel ini juga mengatakan akan lebih memperhatikan kondisi tenaga pendidik agar bisa lebih fokus pada tugas pembinaan generasi penerus melalui proses belajar mengajar yang berkualitas.

Tidak sampai disitu, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, dia meminta bagi tenaga pendidik atau guru ditingkat SD sampai dengan SMP mengawasi penggunaan ponsel pintar bagi peserta didiknya.

"Tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini adalah kehadiran ponsel pintar. Anak didik kita perlu diarahkan agar bijak menggunakannya," kata Iqbal

Menurut dia, guru sebagai tenaga pendidik di sekolah harus bijak dan mengarahkan anak didiknya ke arah positif serta tentang penggunaan ponsel pintar, mengingat banyak konten-konten yang bisa mempengaruhi mereka dalam menimba ilmu di sekolah.

"Jangan sampai anak-anak kita menjadi jauh dari lingkungan sosialnya. Ruang interaksi dengan lingkungannya semakin terbatas," papar mantan Kepala Satpol PP Pemprov Sulsel itu.