BPJS Ketenagakerjaan sosialisasi penyedia jasa konstruks dii Maros

id Bpjs ketenagakerjaan maros, pemda maros

Sosialisasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi penyedia jasa konstruksi se Kabupaten Maros pada rapat kerjasama operasional di Hotel Grandtown Maros, Jumat (21/06/2019). ANTARA Foto/HO/BPJS Ketenagakerjaan

Makassar (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan Maros dan Pemerintah Kabupaten Maros kembali bersinergi dalam hal sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi penyedia jasa konstruksi.

Sosialisasi tersebut disampaikan pada rapat kerja sama operasional di Hotel Grandtown Maros, Jumat dihadiri Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Alfian Amri, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Ferdiansyah serta Kepala Bagian Layanan Pengadaan Muhadir.

Alfian Amri mengemukakan fokus kegiatan tersebut untuk membahas Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2019, bahwa penyedia dan sub penyedia berkewajiban untuk mengikutsertakan pekerja jasa konstruksinya pada BPJS ketenagakerjaan.

"Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hal yang bersifat wajib, dan menjadi syarat kontrak bagi seluruh penyedia jasa konstruksi," ucap Alfian di hadapan kuasa pengguna anggaran (kpa) dari berbagai OPD dan seluruh asosiasi penyedia jasa konstruksi Kabupaten Maros.

Secara tegas, Alfian mengingatkan pejabat pembuat komitmen (ppk) yang juga hadir agar tidak menandatangani kontrak sebelum pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan tenaga kerja kostruksi proyek tersebut dibayarkan .

Selain itu, kewajiban kepesertaan sektor jasa konstruksi tertuang dalan perpres 109 tahun 2013 tentang penahapan kepersertaan program jaminan sosial serta permen ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja konstruksi

"Ditambah peraturan gubernur Sulawesi Selatan no 135 tahun 2018 tentang pelaksanaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Ferdiansyah mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

"Kami mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Maros karena kegiatan ini menghasilkan persamaan persepsi baik dari sisi pemilik proyek, pemilik badan usaha serta tenaga kerja," ungkapnya.

Menurutnya, selama ini tenaga kerja dan transmigrasi sebagai leading sektor ketenagakerjaan kerap kali mendapatkan keluhan terkait tidak adanya perlindungan sosial tenaga kerja khususnya di sektor konstruksi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maros, Lubis Latif berharap sosialisasi ini bisa langsung mendapat respon dari semua badan usaha khususnya yg bergerak di bidang konstruksi dengan segera mendaftarkan tenaga kerja dan proyek yang sementara dikerjakannya.

"Apalagi sekarang pemerintah sudah mewajibkan perusahaan daftar BPJS Ketenagakerjaan melalui kebijakan Online Single Submission (OSS), yang dinilai akan mempercepat proses pengurusan izin usaha dengan beberapa kemudahan," jelasnya.

Proyek jasa konstruksi diwajibkan mengikuti dua paket program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu:
1) Perusahaan sebagai Badan Usaha dengan mengikutsertakan pemilik, tenaga ahli, staf/karyawan, tenaga adminstrasi bulanan ,dsb dengan mengikuti minimal program JHT,JKK,dan JK.
2) Perusahaan sebagai Penyedia Proyek Jasa Konstruksi yang melindungi tenaga kerja proyek dari risiko Kecelakaan Kerja dan Kematian dengan masa perlindungan dimulai saat pembayaran iuran sampai dengan masa akhir pelaksanaan proyek (FHO).
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar