TPAD Sulbar ikuti sosialisasi Permendagri terkait APBD

id Dprd Sulbar

TPAD Sulbar ikuti sosialisasi Permendagri terkait APBD

Sekwan bersama Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulbar yang mengikuti sosialisasi yang dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo di Hotel Grand Paragon, Jakarta, 18/7 (Antara/HO/M Faisal Hanapi)

Mamuju (ANTARA) - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulbar mengikuti sosialisasi  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2020 yang
dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis.

Sekretaris  DPRD Provinsi Sulbar Safaruddiin yang mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dan TAPD Provinsi Sulbar yang dihubungi Antara menjelaskan pemerintah pusat meminta pemerintah daerah agar mampu membelanjakan uang negara secara efektif dan efisien karena anggaran yang dikucurkan ke daerah sudah cukup besar.

"Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah tidak terjebak pada rutinitas, tetapi belanja modal yang digunakan itu harus digunakan untuk mempromosikan belanja sosial seperti bencana alam, dan lain sebagainya," katanya.

 Safaruddin yang mengutip perrnyataan Mendagri bahwa belanja modal harus produktif dan belanja sosial harus diantisipasi dengan baik seperti bencana alam dan ini perlu dipublikasikan.

Pemerintah daerah juga disarankan agar melakukan penganggaran sesuai substansi dengan tidak kelebihan pada pembayaran honorarium perjalanan dinas dan paket rapat..
 
"Pertanggungjawaban belanja yang kurang tertib sehingga harus ditertibkan, kemudian realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggarannya mesti dihindari," katanya.

Pemerintah daerah harus meningkatkan inovasi dan tidak kesulitan pada rutinitas, perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program harus dilaksanakan dengan baik.
 
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar