JK tengahi persoalan hak angket DPRD Sulsel

id Jusuf Kalla,Wapres JK,silaturahmi ,hak angket,pimpinan DPRD Sulsel,pimpinan Parpol

Wakil Presiden Jusuf Kalla (dua kiri) saat berbincang dengan pimpinan DPRD Sulsel, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel serta pimpinan Partai Politik dalam acara silaturahmi di kediaman pribadinya, jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (11/8/2019) malam. FOTO/Darwin Fatir.

Makassar (ANTARA) - Wakil Presiden H Muhammad Jusuf Kalla memberikan respon terkait bergulirnya hak angket DPRD Sulsel dan meminta persoalan yang mendera antara legislatif dengan eksekutif bisa diselesaikan secara baik agar tidak menghambat proses pemerintahan di Sulawesi Selatan.

"Tadi pak JK menegaskan tidak akan mencampuri soal itu (Hak Angket) secara teknis. Tapi harus ada 'cek and balance' terhadap eksekutif dan legislatif," sebut Ketua DPD II Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid usai silaturahmi bersama anggota DPRD Sulsel di kediaman pribadi Jusuf Kalla jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam.

Ia mengatakan, Jusuf Kalla meminta bila ada persoalan diselesaikan sesuai aturan dan perudang-undangan yang berlaku. Meski demikian, jangan pula ada persoalan tidak diselesaikan, itu tidak bagus.

Sebagai seorang negarawan, dirinya lebih melihat pada kondisi Sulsel saat ini. Selain itu, Wapres kembali mengulang tidak akan mencampuri urusan itu secara teknis, kalau ada masalah diselesaikan dengan baik.

"Beliau tiga kali mengulang hal itu, dan tidak akan mencampuri itu secara teknis. Pertemuan ini adalah silaturahmi dan pencerahan bagi semuanya," tambah Nurdin.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Sulsel HM Roem, bahwa dari hasil silaturahmi itu, Wapres JK beberapa kali mengulangi bahwa dirinya tidak akan mencampuri itu. Kendati demikian, ia mendorong legislatif dan eksekutif agar membangun kerja sama dan saling bersinergi.

"Kalau Hak Angket, beliau tidak akan mencampuri. Itu urusan teknis, urusan dewan. Tapi menyarankan membangun kerja sama, dan beberapa kali diulang tidak mau mencampuri urusan teknis," ujarnya.

Mengenai dengan hasil sidang Hak Angket, kata Roem, dijadwalkan penyampaiannya pada 16 Agustus 2019, dan panitia sudah siap. Sebab ada batas waktu 60 hari proses selanjutnya penyerahan hasil sudah mesti diterima.

Wakil Ketua DPRD Sulsel sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe saat diminta tanggapan hasil dari perbincangan tadi mengemukakan, Jusuf Kalla seperti orang tua tidak hanya bagi masyarakat tapi juga tokoh politik.

"Saya kira tugasnya kalau anak-anaknya, adik-adiknya ribut jadi ditengahi dan mencari jalan keluar yang baiklah. Soal Angket dia tidak mau masuk didetail, beliau cuma mau mengingatkan bahwa tantangan kita ke depan masih banyak, sehingga diminta diselesaikan dengan baik-baik," beber Ulla disapa akrab.

Kendati demikian, Gubernur Sulsel, kata dia, juga harusmengetahui bahwa dewan memiliki fungsi, sebab DPRD diciptakan untuk cek and balance dan sebagai keseimbangan kekuasaan. Jadi jangan alergi dengan pengawasan dan koreksi.

"Sebagai orang tua, JK berharap agar diselesaikan secara baik. Jangan melanggar aturan, jaga etika dan jaga kebersamaan itu intinya diucapkan tadi," tutur dia.

Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah kepada wartawan usai pertemuan mengungkapkan, keberadaan JK dengan menghadirkan pihak terkait adalah langkah yang sangat bagus. Sebagai orang tua,ia memberikan spirit kepada kita bahwa masih ada tantangan besar ke depan.

"Apa yang harus kita lakukan?, rapatkan barisan bangun solidaritas, kolaborasi bersama supaya tantangan ini kitab hadapi dengan mudah. Pak JK tidak mau campur itu (Hak Angket), tetapi menyarankan apapun keputusannya supaya kita saling menghargai," papar mantan Bupati Bantaeng itu.

Hadir memenuhi panggilan silaturahmi khusus tersebut yakni Gubenur Sulsel Nurdin Abdullah beserta Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel HM Roem, disusul masing-masing Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah, dan Yusran Sofyan.

Hadir pula Ketua DPW Sulsel Partai Persatuan Pembangunan Muh Aras, Ketua DPD II Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin.

Bahkan beberapa anggota Dewan menjabat Ketua dan Sekertaris Fraksi serta Ketua Komisi DPRD Sulsel termasuk yang masuk dalam Pansus Panitia Hak Angket pun terlihat hadir.

Seperti Yusran Paris (PAN), Haidar Madjid (Demokrat) Usman Lonta (PAN) Irfan AB (PAN) Alimuddin (PDIP) Ariyadi Arsal (PKS), Sri Rahmi (PKS) Muslimin Salam (NasDem), Djamaluddin Jafar (PAN), Irwan Hamid (PKB), Suzanna Kaharuddin (PKPI) dan beberapa lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung hampir dua jam diawali makan malam.
 
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar