Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas langkah-langkah kebijakan pemindahan ibu kota negara, karena perlu dibahas secara mendalam dan menyeluruh.
"Seharusnya dibahas lintas komisi, tidak hanya satu komisi saja di Panja namun dalam bentuk Pansus karena lintas komisi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan rencana pemindahan ibu kota memerlukan satu kajian yang mendalam dan dokumen-dokumen yang mengikutinya.
Fadli menilai sebagai sebuah rencana, pemindahan ibu kota belum memperlihatkan peta jalan kedepan seperti apa.
"Baru pakai powerpoint sederhana saja. Jadi kita berharap ada suatu hal yang didiskusikan, saya pada prinsipnya tidak ada masalah terkait pemindahan ibu kota namun tentu prasyaratnya harus jelas," ujarnya.
Dia menilai perlu satu kajian yang benar-benar mendalam karena kebijakan tersebut bukan persoalan memindahkan rumah, namun memindahkan memori kolektif bangsa Indonesia.
Dia mengatakan hampir sebagian besar memori kolektif bangsa Indonesia ada di Jakarta, seperti Hari Lahirnya Pancasila, tempat proklamasi.
"Apalagi kelihatannya Presiden tergesa-gesa dalam kebijakan ini karena saya baca pernyataannya diharapkan tahun 2023-2024 dilaksanakan dan berharap menjadi peninggalan dari pemerintahannya," katanya.
Fadli menilai rancangan pemindahan ibu kota bisa 10-20 tahun sehingga tidak bisa sederhana dan harus dikaji secara mendalam.
Berita Terkait
Fadli Zon: Baru kali ini akademisi kritik pemilu sejak 25 tahun terakhir
Senin, 12 Februari 2024 14:37 Wib
Legislator Fadli Zon setuju anggota Paspampres pelaku penganiayaan dihukum mati
Senin, 28 Agustus 2023 17:47 Wib
Fadli Zon : Partai Gerindra tak risih soal wacana duet Ganjar-Anies
Kamis, 24 Agustus 2023 16:40 Wib
Fadli Zon jadi saksi dalam persidangan kasus hoaks Bahar Smith
Kamis, 7 Juli 2022 17:40 Wib
BKSAP DPR RI akan kunjungi Palestina pada Mei 2022
Kamis, 21 April 2022 15:24 Wib
Ketua BKSAP DPR RI kecam kekerasan Israel di Al Aqsa
Sabtu, 16 April 2022 19:50 Wib
DPR tolak klaim sepihak Parlemen Israel soal kunjungan resmi ke Indonesia
Rabu, 23 Maret 2022 14:36 Wib
Delegasi Indonesia minta draf resolusi Rusia-Ukraina sertakan peran IPU
Selasa, 22 Maret 2022 14:31 Wib