Jakarta (ANTARA) - Dirut Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan revitalisasi angkutan jalan di Jakarta yang disebutnya sebagai "Bapak Kota" tetap dilakukan setelah Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota Indonesia pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Pasalnya, kata Agung di Jakarta, Rabu, DKI akan tetap menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia meski pusat pemerintahan berpindah.
"Ibu kota bisa di mana saja. Namun, Bapak Kota tetap di Jakarta sebagai pusat ekonomi. Oleh karena itu, revitalisasi tetap akan dilakukan sebagai bagian dari City Regeneration (penataan kembali perkotaan) Jakarta," kata Agung.
Menurut Agung, revitalisasi tersebut dibutuhkan meski ada pemisahan ibu kota dan pusat ekonomi karena banyak orang yang akan tetap ingin ke pusat ekonomi tersebut seperti di belahan dunia lain, yakni New York di AS, Sydney, atau Melbourne di Australia.
Untuk city regeneration sendiri, Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp571 triliun yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Adapun Transjakarta membutuhkan sekitar Rp14 triliun di luar biaya operasional yang diambil dari dana subsidi (public service obligation/PSO) pemerintah daerah.
"Transjakarta membutuhkan setidaknya Rp10 triliun. Revitalisasi khusus untuk angkutan umum (rekanan) itu Rp4 triliun. Itu baru capex [capital expenditure] saja. Belum operasional tiap hari," ucapnya.
Sebagai informasi, untuk subsidi (PSO) dari pemerintah bagi kegiatan operasional tahun 2019, Transjakarta menerima sebesar Rp3,2 triliun yang diambil dari APBD DKI 2019.
Kini, Transjakarta telah merambah rute koridor 13 dan non-BRT ke wilayah penyangga, misalnya Bekasi, Tangerang, dan Depok. Dengan seluruh biaya operasional masih ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Transjakarta menjangkau 95 persen wilayah Jakarta.
"Coverage layanan Transjakarta sebenarnya sudah merambah Jabodetabek, bukan Kota Jakarta," ujarnya.
Namun, hasilnya memang belum semaksimal yang diharapkan, yakni 95 persen meski pembiayaan fokus di Pemprov DKI.
Ia berharap ke depan akan tercapai dengan target 10.047 unit beroperasi itu. Pada saat ini sendiri baru 79 persen wilayah dari warga sudah terakses.
Pemerintah pusat menganggarkan dana Rp466 triliun untuk proyek pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Sekitar 19 persen dari anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset.
Sisanya 81 persen dalam bentuk KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.
Berita Terkait
Pj Gubernur Sulsel fokus melanjutkan program RKPD-APBD 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 20:41 Wib
BMKG mendeteksi Pesisir Jakarta berpotensi dilanda banjir rob
Sabtu, 18 Mei 2024 17:54 Wib
Ketua Umum Partai Golkar: Raffi Ahmad berpeluang maju Pilkada Jakarta
Sabtu, 18 Mei 2024 10:14 Wib
Sekda Sulsel : Inabuyer B2B2G Expo 2024 momentum UMKM promo produk
Jumat, 17 Mei 2024 6:32 Wib
Bapemperda DPRD Sulsel mempelajari pengelolaan cadangan pangan Jakarta
Selasa, 14 Mei 2024 14:01 Wib
KPU: Hanya satu pasangan independen yang antarkan syarat dukungan Pilkada Jakarta 2024
Senin, 13 Mei 2024 6:18 Wib
Proliga 2024 - Jakarta Lavani mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax
Minggu, 12 Mei 2024 18:13 Wib
Polisi tetapkan tiga tersangka baru kasus pembunuhan taruna STIP Marunda
Kamis, 9 Mei 2024 6:47 Wib