Mamuju (ANTARA) - Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota (Pimkot) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengajak para pendemo untuk tidak melakukan aksi anarkis dalam menyampaikan tuntutan aksi dalam menyikapi persoalan kebangsaan.
"Aksi demostrasi tak sedikit yang melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi, begitu juga dengan pihak pengamanan terlalu berlebihan dalam melakukan pengamanan sehingga melakukan tindakan represif," kata Ketua FPPI Mamuju, Muh Suyuti di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, kondisi ini tentu tidak baik bagi anak bangsa, sehingga tindakan anarkis dan tindakan represif harus diakhiri.
"Anarkis dan represif adalah bukan merupakan sebuah jawaban dalam tindakan aksi demonstrasi, sebab gerakan anarkis adalah memancing negara untuk merepresif sementara refresifitas adalah tindakan mencederai demokrasi, keduanya salah dan bukan solusi," katanya.
Ia meminta, anarkis dan represif harus selalu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan dalam sebuah gerakan aksi agar tercipta suasana tertib dan damai.
Ia mengatakan, situasi nasional Indonesia memasuki periode kedua Presiden Jokowi telah mengakibatkan terbelahnya rakyat secara luar biasa dan menjauhkan mereka dari nalar kritis yang sehat.
Sedangkan, kekuatan oligarki yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik Indonesia, secara diam-diam maupun terang-terangan telah saling bersekutu, dengan keinginan menguatkan dominasi ekonominya.
"Konsolidasi oligarki tersebut bak gayung bersambut dengan situasi politik nasional ditingkat eksekutif, legislatif, hingga yudikatif memfasilitasi kepentingan tersebut, dengan berbagai cara," katanya.
Salah satu contoh adalah dipersiapkannya beberapa RUU yang ditargetkan disahkan hingga akhir bulan September 2019 diantaranya RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba), UU KPK, RUU KUHP, UU Sumber Daya Air, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkalanjutan.
"RUU tersebut dibuat untuk mempermudah investasi dan mengamankan kepentingan dominasi kekuasaan segelintir kepentingan oligarki politik," katanya.
Ia mengatakan, sejumlah mahasiswa dengan latar belakang berbagai macam organisasi kampus dan eksternal kampus, merespon situasi tersebut hingga pada pada akhirnya tumpahan massa tak terbendung lagi di beberapa daerah seperti halnya di Sulbar menolak kebijakan itu.
Ia berharap, mahasiswa Indonesia tetap berjuang bersama, menolak kebijakan pemerintah yang dilahirkan karena kepentingan oligarki, karena tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Berita Terkait
DTPHP Sulbar lakukan Gerakan Percepatan Tanam Padi di Mamuju Tengah
Jumat, 3 Mei 2024 0:33 Wib
BPBD: Material longsor menutup jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah
Rabu, 1 Mei 2024 13:36 Wib
Polres Mamuju Tengah menangkap tiga pelaku penyalahgunaan narkoba
Selasa, 30 April 2024 21:06 Wib
Bulog jamin stok beras di Mamuju aman hingga lima bulan ke depan
Senin, 29 April 2024 20:40 Wib
Kodim Mamuju menggelar Komsos ciptakan pilkada damai 2024
Sabtu, 27 April 2024 0:19 Wib
Pemprov Sulbar lelang 44 kendaraan dinas untuk hasilkan PAD
Jumat, 26 April 2024 14:53 Wib
Pengusaha gula harap kunjungan Presiden ke Mamuju berdampak positif
Jumat, 26 April 2024 14:41 Wib
Bupati Mamuju optimistis produksi padi meningkat
Rabu, 24 April 2024 21:42 Wib