DPRD Sulsel akan evaluasi program kerja Disbudpar

id Disbudpar sulsel,Pariwisata sulsel,Andi Januar Jaury

DPRD Sulsel akan evaluasi program kerja Disbudpar

Anggota DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis

Makassar (ANTARA) - DPRD Sulawesi Selatan akan mengevaluasi dari program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terkait banyaknya wisatawan asing maupun domestik yang tidak mengunjungi destinasi wisata fi hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu.

"Kami menerima banyak keluhan dari beberapa kabupaten di Sulsel karena ternyata tidak ada wisatawan asing berkunjung dan bahkan stagnan selama beberapa tahun," ujar anggota DPRD Sulawesi Selatan Andi Januar Jaury Dharwis di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan  keluhan yang diterima bukan saja dari pemerintah daerah tetapi para pelaku industri kepariwisataan juga mengeluhkan terpusatnya para wisatawan baik turis asing maupun domestik ketika sedang berada di Sulawesi Selatan.

Padahal, kata dia, destinasi wisata di Sulsel sangat banyak dan beragam. Mulai dari destinasi alam, pantai, karst dan lainnya ada di Sulsel.

Januar yang juga pemerhati pariwisata di Sulsel mengatakan seluruh kabupaten dan kota di Sulsel yang berjumlah 24 kabupaten/kota memiliki destinasi andalan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Ia juga mengaku hampir seluruh destinasi wisata unggulan kabupaten dan kota di Sulsel sudah pernah didatanginya. Namun destinasi wisata itu masih kurang dikenal oleh wisatawan.

"Kalau mau berwisata di Sulsel itu banyak sekali destinasi wisata unggulannya. Tapi walaupun bagus-bagus kalau tidak ada turisnya juga tidak bagus juga untuk daerah," katanya.

Karena itu, pihaknya akan mengevaluasi program kerja dari Disbudpar Sulsel. "Apa yang kurang dari program itu dan bagaimana mereka menjalankan programnya," katanya.

Januar menyatakan tiga hal penting dari permasalahan tersebut, yakni Komunikasi, Koordinasi dan Kerja Sama (K3) yang dinilainya tidak berjalan maksimal di Disbudpar Sulsel.

"Ada persoalan K3 di lingkungan Disbudpar Provinsi Sulsel. Kegiatan yang dilaksanakan masih terkesan parsial," katanya.

"Satu arah saja tanpa meminta masukan dari berbagai pihak. Ini perlu dievaluasi. Fatal kalau OPD di provinsi jalan sendiri," katanya.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar