Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan mata pelajaran Pancasila wajib dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sistem pendidikan nasional di semua jenjang pendidikan Tanah Air.
"Baik itu di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama," kata dia saat menyampaikan pidato politik di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan Pancasila harus menjadi sebuah dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan di setiap jenjang sekolah baik formal maupun non formal.
Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah banyak mengukir sejarah perjuangan Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.
Lahirnya Pancasila dengan sejarah panjang tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, oleh sebab itu perlu terus dijaga dan dirawat salah satunya melalui kurikulum pendidikan nasional.
Ia mengatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, pendidikan tersebut perlu kembali dimasukkan dalam kurikulum sistem pendidikan nasional.
Dengan adanya pendidikan Pancasila di dalam kurikulum tersebut, maka diharapkan segenap komponen masyarakat semakin memiliki keyakinan tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
Lebih dari pada itu, pemerintah perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuk sebuah undang-undang mengenai pemilihan ideologi Pancasila.
"Pancasila akan menjadi dasar pijakan dan bintang penuntun yang menjadi kompas kemana arah tujuan bangsa dan negara," ujar politisi Golkar tersebut.
Berita Terkait
Bamsoet : Indonesia butuh demokrasi gotong-royong, bukan oposisi
Jumat, 12 April 2024 7:00 Wib
Ketua DPR RI melantik tiga anggota PAW periode 2019-2024
Kamis, 28 Maret 2024 12:48 Wib
Polisi turunkan 3.055 personel amankan demo terkait Pemilu 2024 di KPU dan DPR/MPR RI
Rabu, 20 Maret 2024 12:11 Wib
Polisi kerahkan 3.929 personel guna mengamankan unjuk rasa di DPR/MPR RI
Selasa, 5 Maret 2024 13:19 Wib
Ketua MPR minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran
Jumat, 1 Maret 2024 17:56 Wib
2.590 personel gabungan dikerahkan amankan demo di DPR/ MPR RI
Jumat, 1 Maret 2024 10:00 Wib
Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk merespons hasil pemilu bersifat kontraproduktif
Minggu, 25 Februari 2024 12:24 Wib
Ketua MPR ajak semua pihak jaga kondusifitas di masa tenang Pilpres 2024
Sabtu, 10 Februari 2024 20:15 Wib