Gubernur Jamin Sulsel tidak Alami Krisis
Makassar (ANTARA Sulsel) - Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai lokomotif 11 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dijamin tidak akan terpengaruh krisis ekonomi global, karena memiliki cukup banyak potensi.
"Saya memberikan garansi atau jaminan bahwa Sulsel tidak akan terkena krisis," ujar Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo pada Forum Dialog Ekonomi yang bertema "Ekonomi Global dan Pengaruh terhadap KTI" di Makassar, Kamis.
Menurutnya, dengan menggenjot potensi pertanian, perkebunan dan perikanan, Sulsel tidak akan jatuh terpuruk. Apalagi pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih cukup tinggi dan bukan hanya terpaku pada pasar mancanegara.
Dari potensi tersebut, lanjutnya, tidak heran jika terdapat tiga bank yang menawarkan bantuan memberikan kredit sebesar Rp520 miliar untuk mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) di Sulsel. Bahkan sudah ada tawaran untuk mengembangkan produksi kakao di daerah ini akan mendapat suntikan dana sebesar Rp850 miliar.
Lebih jauh dijelaskan, salah satu komoditi yang dipacu adalah kakao. Sebagian besar tanaman kakao sudah diatas 15 tahun sehingga perlu diremajakan.
Untuk itu, Pemprov Sulsel menggalang kerjasama dengan pengembangan bibit kakao di Jember untuk menyiapkan bibit kakao unggul yang dapat ditanam oleh petani di daerah sentra kakao Sulsel seperti Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Kota palopo, Kabupaten Sidrap dan Pinrang.
Mengenai perkembangan investasi di Sulsel, Syahrul mengatakan, pada periode 2008 cukup menggembirakan dengan angka investasi mencapai Rp1,4 triliun. Jumlah tersebut setara dengan akumulasi investasi selama lima tahun sebelumnya.
Sementara upaya untuk menekan laju inflasi di daerah ini, lanjutnya, minimal harus dapat menekan kenaikan harga barang komsumsi.
Sebagai contoh, menjelang Idul Fitri dan Natal 2008 lalu, jajaran Pemprov yang terkait dengan masalah tersebut berhasil menahan kenaikan harga sembako, sehingga inflasi dapat ditekan.
Mengenai penekanan inflasi suatu daerah, pengamat ekonomi Universitas Gadja Mada (UGM), Aviliani, SE, MSi mengatakan, peranan pemerintah daerah sangat penting untuk menekan laju inflasi di daerahnya.
Salah satu cara, dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menstabilkan harga barang komsumsi dalam arti luas.
"Konstribusi tertinggi yang mempengaruhi inflasi atau DGP adalah sektor komsumsi, dimana sektor komsumsi pemerintah itu mencapai 10,8 persen, sedang komsumsi dari masyarakat hanya 4,5 persen," katanya.
Karena itu, pemerintah pusat hingga daerah harus pandai-pandai mengatur sektor komsumsinya dengan mengedepankan prinsip efisiensi.(T.K-SUR/S016)
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
