Makassar (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan meminta kepada seluruh mahasiswa maupun masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa agar senantiasa mengikuti aturan hukum yang berlaku.
"Unjuk rasa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam aturan ini ada pasal-pasal yang harus dipatuhi pengunjuk rasa dan jika dilanggar ada konsekwensinya," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo di Makassar, Jumat.
Terkait adanya beberapa pengunjuk rasa yang ditangkap beberapa waktu lalu oleh aparat Polrestabes Makassar, dirinya memberikan penjelasan jika pengunjuk rasa melakukan pelanggaran undang-undang yang menggangu ketertiban umum.
Kombes Ibrahim mengatakan beberapa mahasiswa dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang diamankan itu melakukan pelanggaran karena saat menyampaikan pendapatnya mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan protokol Ahmad Yani.
Ia menyatakan jika pengamanan itu merupakan prosedur dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan menegakkan aturan tentang batasan untuk melakukan unjuk rasa.
"Karena itu bagian hal-hal yang dilarang dalam UU Nomor 9 tahun 1998. Ada kewajiban dalam pasal 6 harus menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Tidak boleh melakukan upaya penutupan jalan yang berakibat terganggunya aktivitas masyarakat," jelasnya.
Kombes Ibrahim menerangkan langkah aparat Polrestabes Makassar tersebut juga merupakan upaya edukasi terhadap mahasiswa maupun masyarakat yang biasanya melakukan unjuk rasa melewati batas aturan.
Dirinya berharap agar nantinya para pengunjukrasa menyadari untuk menjaga privasi publik atau masyarakat lainnya yang juga membutuhkan kenyaman sosial, dan tidak terganggu dalam menggunakan fasilitas umum.
"Langkah Kapolrestabes ini diapresiasi oleh pimpinan Polda Sulsel dalam hal ini pak Kapolda. Pelanggar aturan memang harus diproses karena sudah mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi aturan untuk larangan menutup jalan, bukan larangan berdemo," katanya.
Kabid Humas juga mengatakan bahwa sebenarnya beberapa batasan-batasan tentang aturan unjuk rasa tersebut sudah disosialisasikan secara luas ke masyarakat melalui maklumat Kapolrestabes Makasaar.
"Olehnya itu, saya mengajak masyarakat untuk mendukung maklumat tersebut demi menjaga ketertiban dan menciptakan kenyamanan dalam lingkungan sosial, tindakan mengamankan pengunjuk rasa yang dilakukan oleh Kapolrestabes Makassar merupakan prosedur untuk menciptakan ketertiban umum dan menegakkan aturan tentang batasan untuk melakukan unjuk rasa sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 tersebut," ucapnya.
Berita Terkait
Polrestabes Makassar amankan sejumlah orang diduga provokator saat Hari Buruh
Senin, 1 Mei 2023 17:46 Wib
Bubarkan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar
Jumat, 9 September 2022 8:27 Wib
Unjuk rasa terkait PPDB 2022 di Makassar diwarnai kericuhan
Senin, 15 Agustus 2022 16:01 Wib
Sembilan pengunjuk rasa yang diamankan di Makassar positif narkoba
Selasa, 12 April 2022 19:57 Wib
Polisi bubarkan pengunjuk rasa di Makassar
Selasa, 12 April 2022 13:09 Wib
Polda Metro Jaya kerahkan 5.626 personel gabungan amankan unjuk rasa mahasiswa
Senin, 11 April 2022 11:07 Wib
Unjuk rasa menolak penundaan Pemilu 2024
Jumat, 8 April 2022 21:05 Wib
Unjuk rasa suporter PSM Makassar
Rabu, 9 Februari 2022 13:33 Wib