Makassar (ANTARA) - Direktur Lembaga Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi Selatan Kadir Wokanubun menyebut penanganan kasus korupsi, baik yang ditangani kejaksaan maupun kepolisian masih lemah sebab beberapa di antara kasus itu masih jalan di tempat alias mandek.
"Pekerjaan rumah terbesar penanganan kasus korupsi salah satunya terkait keterbukaan informasi di kejaksaan selama ini belum maksimal," kata Kadir di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Kritikan tersebut berkaitan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, sebab selama pemantauan ACC Sulawesi, infomasi perkembangan kasus sangat minim dan terkesan sulit diakses. Padahal secara aturan internal kejaksaan, keterbukaan informasi sudah lama diatur.
"Penanganan kasus korupsi di internal kejaksaan selama ini informasi publik begitu susah untuk didapatkan. Pihak kejaksaan yang menangani kasus korupsi nyaris tertutup dalam hal jumlah kasus yang ditanganinya," ungkap Kadir
Bahkan menjelang akhir tahun tidak diketahui sejauh mana perkembangan kasus-kasus korupsi yang ditangani, hal ini tentu menimbulkan kecurigaan di mata publik.
Padahal, sudah ada Peraturan Jaksa Agung (Perja) nomor 032 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi dan Instruksi Jaksa Agung RI (Insja) nomor: INS-001/A/JA/6/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan yang aturannya jelas.
"Jadi kami heran saja kalau di kejaksaan tertutup kepada pencari informasi. Harapan kami pihak kejaksaan jangan menutup diri terkait dengan informasi publik khususnya penanganan kasus korupsi," ujarnya.
Sedangkan beberapa kasus korupsi, baik yang ditangani ditingkat Kejaksaan Tinggi Sulsel, hingga kejari kabupaten kota dan Polda Sulsel tidak berdampak signifikan. Kasus-kasus korupsi misalnya, DAK Kabupaten Enrekang, DAK Bulukumba dan DAK Kota Pare-pare prosesnya tidak berjalan sesuai harapan.
Tidak sampai di situ, kasus korupsi pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar, pengadaan alat peraga Iman dan Taqwa (Imtak) Kabupaten Gowa, kasus lahan perumahan Idaman Gowa, Galian C Kabupaten Maros, Bandara Mangkendek Toraja sampai kasus Kandang Ayam di Kota Palopo dinilai progres dan sejumlah kasus lain penanganan perkaranya sangat lambat.
"Kami pikir ini PR bagi kepolisian dan kejaksaan menjalankan dan menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu siapa orangnya," tegas dia.
Sementara dari pantauan, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di beberapa titik dilakukan sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka turun ke jalan menyuarakan penuntasan kasus korupsi sambil mengelar orasi di bawah jembatan layang, kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel maupun di depan kantor DPRD Sulsel.
Berita Terkait
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
KPK menyiapkan lima program pencegahan korupsi di daerah
Selasa, 30 April 2024 0:47 Wib
Pj Gubernur Sulbar ajak Lapas berbudaya anti korupsi
Senin, 29 April 2024 18:46 Wib
Mencermati janji polisi menuntaskan kasus Firli Bahuri
Minggu, 28 April 2024 13:18 Wib
Tekad Kejaksaan Agung tuntaskan kasus megakorupsi PT Timah
Minggu, 28 April 2024 11:21 Wib
KPK menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi di PT Amarta Karya
Sabtu, 27 April 2024 10:19 Wib
MA terima kasasi KPK anulir vonis bebas Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Kamis, 25 April 2024 14:55 Wib