Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengharapkan jabatan Dewan Pengawas (Dewas) KPK diisi oleh figur-figur yang berintegritas.
"Sederhana, satu katanya, integritas saja, jadi integritas itu kan pasti ada nilai-nilai di situ. Orang-orang yang berani, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kerja keras, dan seterusnya," ucap Saut di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa.
Terkait adanya harapan agar Dewas KPK diisi oleh aktivis antikorupsi, Saut pun meresponsnya dengan positif.
"Orang aktivis itu kan biasanya punya 'track record', portofolionya sudah kelihatan pernah bikin ini, pernah nulis ini, pernah membantu KPK, aktif di mana-mana," kata Saut.
Namun, kata dia, KPK belum pernah dimintai rekomendasi oleh Presiden Joko Widodo terkait figur-figur yang akan menjadi Dewas KPK.
"Sejauh yang saya pahami, belum pernah saya dengar tetapi saya pikir mereka punya instrumen dan punya alat untuk menyaring orang-orang yang seperti dikehendaki punya portofolio bagus dan memiliki integritas yang bagus," ungkap Saut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama-nama anggota Dewas KPK namun belum mengumumkannya.
"Sudah (final), tapi belum (diumumkan)," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa saat menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya soal nama Dewan Pengawas dan waktu pengumumannya.
Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.
Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.
Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.
Berita Terkait
Jaksa KPK membuka peluang menghadirkan Ahmad Sahroni di sidang SYL
Selasa, 7 Mei 2024 11:36 Wib
KPK: Gratifikasi-TPPU mantan Kepala Bea Cukai Eko Darmanto mencapai Rp37,7 miliar
Senin, 6 Mei 2024 19:09 Wib
Jaksa: Mantan Hakim Agung Gazalba gunakan identitas dosen dan KTP orang lain untuk TPPU
Senin, 6 Mei 2024 17:30 Wib
KPK menghadirkan empat saksi dari Kementan dalam sidang SYL
Senin, 6 Mei 2024 11:51 Wib
Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh menjalani sidang perdana sebagai terdakwa
Senin, 6 Mei 2024 10:08 Wib
KPK menyita bukti transaksi keuangan kasus korupsi rumah jabatan DPR
Kamis, 2 Mei 2024 20:03 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI terkait dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
KPK menyiapkan lima program pencegahan korupsi di daerah
Selasa, 30 April 2024 0:47 Wib