Mamuju, Sulbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memrogramkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) agar masyarakat setempat "melek" tentang administrasi kependudukan.
"GISA adalah sebuah program gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulbar, Ilham Borahima di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, kesadaran yang dimaksud dalam hal ini ialah kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pemutakhiran data kependudukan, dan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.
Menurut dia, Disdukcapil bersama Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar Diskominpopers Provinsi Sulbar menggelar rapat konsolidasi dengan Komisi I DPRD Polewali Mandar membahas GISA tersebut.
Menurut Borahima administrasi kependudukan itu sangat berpengaruh penting bagi suksesnya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
"Jika data kependudukan kacau atau basis datanya tidak baik dan benar, maka daftar pemilih tetap (DPT) akan berpengaruh. Sebab itulah posisi Dinas Disdukcapil Sulbar juga sangat vital perannya untuk menyukseskan program ini," katanya.
Ia menyampaikan, salah satu yang menjadi permasalahan utama dalam data administrasi kependudukan adalah terbatasnya ketersediaan blangko KTP elektronik (KTP-e) dari pusat dan akses jaringan internet di desa.
"Pokok permasalahan yang biasa kita jumpai di daerah Sulbar yaitu soal keterbatasan blangko KTP-e dari pusat dan akses Internet yang ada di desa sehingga kita melakukan kerja sama dengan Dinas Kominfo, agar permasalahan seperti keterbatasan internet ini bisa segera teratasi," katanya.
Ia juga mengatakan, pemerintah juga sudah menyiapkan Program mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang merupakan pencetak dokumen kependudukan, KTP-e, kartu keluarga (KK), kartu identitias anak (KIA), serta akta lahir dan akta mati untuk tertib data kependudukan.
"Inovasi ini dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis dan berstandar sama tanpa diskriminasi dan nantinya proses pengurusannya akan disiapkan di setiap kantor kecamatan dan akan diawasi dengan baik," demikian Ilham Borahima.
Berita Terkait
Dinsos Sulsel kerahkan 1.147 pendamping PKH guna tekan stunting
Sabtu, 4 Mei 2024 18:06 Wib
Bupati Pangkep harapkan Program Merdeka Belajar terlaksana dengan baik
Kamis, 2 Mei 2024 20:04 Wib
Konten Revolusi Pendidikan Makassar melengkapi Program Merdeka Belajar
Kamis, 2 Mei 2024 11:56 Wib
Kejati Sulsel ajak santri Ponpres DDI Abrad Makassar jauhi narkoba
Rabu, 1 Mei 2024 19:09 Wib
Disdukcapil Pangkep dan Nobel kolaborasi pelayanan perekaman IKD
Rabu, 1 Mei 2024 18:51 Wib
KPK menyiapkan lima program pencegahan korupsi di daerah
Selasa, 30 April 2024 0:47 Wib
AHY: Program BPN solusi ungkap kejahatan mafia tanah
Sabtu, 27 April 2024 21:15 Wib
Dinas Pertanian Bulukumba beri bantuan bibit unggul kepada petani
Jumat, 26 April 2024 22:49 Wib