Makassar (ANTARA) - Lembaga Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi kembali menyoroti penggunaan anggaran penanggulangan coronavirus disease (COVID-19) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, karena dinilai tidak menunjukkan adanya transparansi kepada publik.
"Kami ada beberapa catatan yang harus di jadikan perhatian pubik. Sebab, sejak awal pandemik corona di Makassar, Pemkot Makassar tidak pernah terbuka ke publik berapa banyak anggaran yang dipakai," kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun, Senin.
Ia mengatakan penggunaan anggaran dalam percepatan dan penanggulangan wabah virus korona itu oleh pemerintah setempat, terutama pada bantuan bahan pokok kepada masyarakat terdampak terus menuai masalah.
Selain itu, anggaran yang dimaksud yang bersumber dari APBN maupun dari APBD Makassar, maupun sumbangan dari pihak ketiga, sejauh ini tidak pernah diketahui publik secara terbuka, sehingga memunculkan pertanyaan.
"Bagi kami, keterbukaan informasi untuk anggaran COVID-19 di Makassar sangat penting agar pubik dapat mengawal mulai dari perencanaan, penganggaran, belanja hingga realisasi anggaran tersebut, " kata dia.
Menurut dia, perlu ada pengawalan dan pemantauan pubik, yang tentunya bertujuan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Bila tidak ada transparansi maka itu bisa mengarah ke tindakan korupsi.
"Kami berharap DPRD mengawasi secara ketat anggaran yang dipakai. Tentunya semua itu bisa berjalan baik apabila Pemkot Makassar transparan berapa banyak anggaran yang terpakai, karena hingga saat ini tidak ada informasi terbaru berapa banyak anggaran itu digunakan," kata Kadir.
Sebelumnya, DPRD Kota Makassar melansir data anggaran parsial setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Pemkot Makassar yang dipimpin Adi Rasyid Ali selaku ketua Banggar. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil rekapitulasi penyesuaian APBD tahun 2020 pada biaya tidak terduga (BTT) yang digunakan untuk anggaran COVID-19.
Anggaran parsial tahap satu tercatat, Rp179,7 miliar lebih diambil dari BTT APBD Pokok 2020 sebesar Rp30 miliar dan penambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu atau SILPA tahun 2019 sebesar Rp149,7 miliar lebih.
Sedangkan untuk dana parsial kedua, diketahui total Rp263,2 miliar lebih. Sumber dananya dari penambahan BTT rasionalisasi dana kelurahan sebesar Rp61,6 miliar lebih, rasionalisasi dana insentif daerah (DID) sebesar Rp200 miliar dan rasionalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,8 miliar lebih.
Sementara penggunaan anggaran BTT sampai 26 Mei 2020, sebesar Rp83,2 miliar lebih. Selanjutnya, digunakan BPBD Makassar sebesar Rp4 miliar, Dinas Kesehatan Rp26 miliar. Dinas Sosial tahap satu Rp42,4 miliar lebih, dan untuk tahap dua sebesar Rp9,9 miliar lebih.
Sedangkan anggaran untuk Polrestabes Makassar dialokasikan Rp830,9 juta lebih, untuk rencana kebutuhan BTT selanjutnya sebesar Rp7,250 miliar, dengan rincian Polrestabes Pelabuhan Makassar Rp250 juta.
Polrestabes Makassar tahap dua Rp2 miliar dan BPBD tahap tahap sebesar Rp5 miliar. Sisa penggunaan BTT sampai dengan 28 Mei 2020 sebesar Rp179,9 miliar lebih. Sementara sisa BTT sampai dengan 29 Mei 2020 Rp172,6 miliar lebih.
Sementara itu, pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulsel saat ini sedang melakukan penyelidikan adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana bantuan bahan pokok kepada warga yang terdampak COVID-19 di Kota Makassar.
"Iya Benar, kita sementara selidiki. Ini ditindaklanjuti karena pengaduan masyarakat adanya diduga mark up (bahan pokok) itu," beber Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Augustinus B Pangaribuan saat dikonfimasi wartawan.
Berita Terkait
Ditlantas dan Tim RTMC tingkatkan keselamatan berlalu lintas di Sulawesi Barat
Kamis, 25 April 2024 16:10 Wib
Gempa magnitudo 5,3 guncang Gorontalo
Kamis, 25 April 2024 6:51 Wib
PJ Gubernur Sulbar mengapresiasi masyarakat usai kunjungan Jokowi lancar
Rabu, 24 April 2024 13:36 Wib
Imigrasi Polman ikut pengamanan kunker Presiden Jokowi di Mamasa
Selasa, 23 April 2024 20:19 Wib
Presiden Jokowi meninjau RSUD Mamasa Sulbar tingkatkan SDM dan faskes
Selasa, 23 April 2024 17:37 Wib
Kejati Sulsel menangkap dua orang buronan kasus perzinaan
Selasa, 23 April 2024 17:29 Wib
Presiden Jokowi inginkan pembangunan pasar baru dekat Pasar Tumpah Mamasa Sulbar
Selasa, 23 April 2024 14:36 Wib
Kunjungan Presiden Joko Widodo di Sulbar
Selasa, 23 April 2024 13:54 Wib