Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan masyarakat berharap agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menuntut Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas kerugian Iran.
Hal itu dinyatakan kementerian dalam Lembaran Fakta JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau kesepakatan nuklir Iran 2015) yang diteruskan oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Jumat.
“Rakyat Iran mengharapkan DK PBB meminta pertanggungjawaban AS atas kerugian yang tidak dapat diperbaiki, yang telah dibebankan pada rakyat Iran semata-mata untuk pembesaran nama pribadi atau keuntungan politik domestik,” tulis kementerian.
Lembaran Fakta JCPOA dirilis oleh Pemerintah Iran untuk merespons langkah AS yang mengancam kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran, lewat mekanisme snapback, usai usulan AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran ditolak oleh DK PBB, 15 Agustus lalu.
Menurut Iran, AS tidak berhak melakukan tindakan snapback karena negara itu, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, telah mundur dari JCPOA sehingga tidak lagi mempunyai hak sebagai negara peserta.
“Mekanisme penyelesaian perselisihan JCPOA hanya berada di tangan peserta JCPOA yang sebenarnya, bukan negara yang dahulu menjadi bagian dari JCPOA yang kemudian mengundurkan diri serta secara sukarela dan eksplisit memutuskan untuk ‘mengakhiri kemitraan’ dan secara aktif berusaha untuk merusak JCPOA,” tulis Kementerian Luar Negeri Iran.
Pada Kamis (20/8), AS mengirimkan surat kepada PBB yang isinya menuding Pemerintah Iran tidak mematuhi JCPOA, kesepakatan nuklir Iran 2015.
Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami meresmikan peluru kendali (rudal) balistik dan jelajah buatan dalam negeri dengan jarak tembak yang telah ditingkatkan, dan Badan Energi Atom Iran (AEOI) mengumumkan peningkatan kapasitas pengayaan uranium.
Bagaimana pun, Iran membantah pihaknya tidak mematuhi JCPOA sebagaimana yang dituduhkan oleh AS.
“Bahkan setelah penarikan AS dari JCPOA, Iran selama setahun sepenuhnya menerapkan ketentuan JCPOA, dan Badan Internasional Tenaga Atom (IAEA) dalam 15 laporannya telah membenarkan kepatuhan Iran,” demikian dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Iran.
Berita Terkait
Unhas Holds RoadShow Series on Visa Management for Foreign Students and Researchers
Jumat, 3 Mei 2024 11:42 Wib
Wapres RI dan Menteri Haji Arab Saudi bahas tambahan kuota haji Indonesia
Selasa, 30 April 2024 15:46 Wib
Sesama kelompok WNI berkelahi di Korea Selatan, satu orang tewas
Selasa, 30 April 2024 15:45 Wib
Jokowi memperkenalkan Prabowo pada pemimpin baru Singapura
Senin, 29 April 2024 18:41 Wib
PM Singapura mengakui kepemimpinan Presiden Jokowi bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara
Senin, 29 April 2024 14:11 Wib
DK PBB menyuarakan keprihatinannya atas kekerasan di Fashir Sudan
Minggu, 28 April 2024 17:57 Wib
Korban tewas banjir di Kenya bertambah jadi 76 orang
Minggu, 28 April 2024 10:21 Wib
Hamas telah menerima tanggapan resmi Israel soal gencatan senjata
Sabtu, 27 April 2024 20:06 Wib