Makassar (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Bidang Ekonomi Razilu bersama tim memberi penguatan sekaligus mengevaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi selatan (Sulsel).
Acara itu digelar di Aula Kanwil Kemenkumham Sulsel di Makassar, Rabu(26/8).
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto bersama para Kepala Divisi turut mendampingi Staf Ahli Menkumham dalam memberikan penguatan yang diikuti seluruh unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Saat ini, ada 28 UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel yang akan mengikuti penilaian Tim Penilai Nasional (TPN).
Sesuai dengan target Menkumham, diharapkan 70 persen UPT dapat meraih predikat WBK dan WBBM. Hari pertama kegiatan, Razilu mengevaluasi tujuh UPT.
Razilu mengatakan untuk mewujudkan WBK/WBBM harus ada komitmen dari semua pegawai termasuk pimpinan, dan selalu melakukan sosialisasi dan internalisasi ke pegawai dan memiliki tim kerja yang solid.
Pimpinan pun harus menjadi rule model, harus ada perubahan mindset dan culture set ke arah pelayanan, dan pahami dan laksanakan tugas/fungsi dan peran ASN dengan baik, serta orientasi ke masa depan dengan meniatkan semuanya semata-mata untuk ibadah.
"Lakukan pembangunan ZI sebagai wujud kewajiban penyelenggara negara dan berikan pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat tanpa ada pungli dan korupsi, niscaya akan terwujud WBK dan WBBM," lanjut Razilu
Hal lainnya yaitu dengan memaksimalkan komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Melalui 6 komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.
Razilu juga meminta untuk memperhatikan survey IKM dan IPK dari masyarakat agar grafiknya selalu mengalami peningkatan. (*/adv)
Berita Terkait
Sidang gugatan media di PN Makassar hadirkan ahli Dewan Pers
Kamis, 25 April 2024 23:03 Wib
Saksi Dewan Pers : Media digugat terkait pemberitaan ancaman kebebasan pers
Kamis, 25 April 2024 22:12 Wib
FKG Unhas menghadirkan Ahli Trauma Gigi dari University Hokkaido Japan
Kamis, 21 Maret 2024 21:00 Wib
Kemenko Polhukam minta Pemkab Luwu Timur berkomitmen berantas pertambangan ilegal
Kamis, 7 Maret 2024 19:50 Wib
Ahli: Pemilu damai angin segar mencapai investasi Rp1.650 triliun
Minggu, 3 Maret 2024 9:56 Wib
Tim kuasa hukum Aiman mempertanyakan kapasitas ahli yang dihadirkan Polda
Jumat, 23 Februari 2024 15:45 Wib
Aiman Witjaksono menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers di PN Jaksel
Kamis, 22 Februari 2024 11:29 Wib
Polda Metro Jaya panggil saksi ahli dalam kasus penyebaran hoaks oleh Aiman Witjaksono
Sabtu, 17 Februari 2024 19:33 Wib