ABI Dukung Penghapusan Pupuk Bersubsidi

Makassar (ANTARA Sulsel) - Asosiasi Beras Indonesia (ABI) Sulawesi Selatan mendukung usulan pemerintah melalui Menteri Pertanian yang akan melakukan penghapusan pupuk bersubsidi di tingkat petani pada 2010 mendatang.

"Penghapusan pupuk bersubsidi penting dilakukan, sebab selama ini petani belum pernah menikmati hasil dari subsidi itu," kata Ketua Asosiasi Beras Indonesia (ABI) Sulsel, Akifuddin saat dikonfirmasi via ponselnya di Makassar, Selasa.

Menurut dia, petani di daerah utamanya Sulsel belum pernah menikmati hasil dari subsidi pupuk yang telah diberikan pemerintah kepada mereka. Akifuddin menilai, pelaksanaan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani belum berjalan secara optimal di lapangan.

"Penetapan HPP Rp4.600 per kilogram belum pernah sesuai dengan harga pembelian di pasaran, banyak petani yang masih melepas harganya di bawah HPP," ungkapnya.

Hanya saja, lanjut dia pencabutan pupuk bersubsidi di tingkat petani itu harus diimbangi dengan menaikkan HPP di tingkat petani utamanya komoditas beras. Sebab, petani akan mengakses pupuk akan mengikuti harga yang berlaku di pasaran.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk tetap memperhatikan tingkat kesejahteraan petani dengan adanya kebijakan penghapusan pupuk bersubsidi tersebut. Sebab, penghapusan pupuk bersubsidi itu akan berdampak pada kenaikan harga komponen pendukung produksi petani lainnya seperti biaya transportasi dan biaya operasional lainnya.

Dia menilai, rencana ekspor komoditi unggulan daerah yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini, sebaiknya dapat disesuaikan dengan harga pembelian pemerintah di tingkat petani. Dia khawatir, komoditi ekspor daerah akan dibeli dengan harga yang berlaku untuk komoditi antar pulau, sementara harga jual komoditi ekspor masih jauh lebih besar bila dibandingkan dengan harga komoditi yang diantar pulau kan.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Makassar A Troy Martino mengatakan, penghapusan subsidi walaupun dilakukan beberapa tahun ke depan, tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan lebih memberdayakan petani dalam penyediaan pangan nasional.

Selain itu, rencana penghapusan subsidi pupuk juga dinilai terlalu dini. Pemerintah untuk saat ini belum mampu menuntaskan masalah klasik kelangkaan pupuk yang kerap terjadi di daerah-daerah tidak hanya di Sulsel,tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. ?Seharusnya,nilai subsidi sektor pertanian pada tahun-tahun mendatang ditambah, bukan malah dikurangi,? ucapnya.

Penghapusan subsidi pupuk tersebut, ungkap dia dianggap tidak sebanding dengan banyaknya barang-barang yang belum menunjang kebutuhan masyarakat dan energi yang masih terus disubsidi pemerintah, sementara pupuk malah ingin dihapuskan. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi petani. (T.PK-HK/Z002)