Jakarta (ANTARA) - Mukti Fajar Nur Dewata terpilih menjadi Ketua Komisi Yudisial (KY) Paruh Waktu I Periode Januari 2021-Juni 2023 setelah mendapatkan suara terbanyak dari tujuh anggota KY.
Dalam rapat pleno terbuka yang disiarkan secara daring di Jakarta, Senin, M. Taufiq HZ terpilih menjadi wakil ketua.
Setelah kuorum terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KY RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan KY, rapat pleno terbuka dilakukan dalam dua tahap, yakni pemilihan ketua KY dan dilanjutkan dengan wakil ketua KY.
Sebelum pemungutan dan penghitungan suara, tujuh Anggota KY memberikan pernyataan penyampaian kesediaan dan ketidaksediaan untuk dipilih menjadi ketua KY dan wakil ketua KY.
Calon yang bersedia dipilih menjadi ketua KY adalah Amzulian Rifai, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata, sementara calon yang bersedia untuk menjadi wakil ketua KY adalah Joko Sasmito, Binziad Kadafi, dan M. Taufiq HZ.
Dari total tujuh anggota KY yang memberikan suara untuk ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mendapat empat suara dan Amzulian Rifai mengantongi tiga suara.
Adapun untuk wakil ketua KY, M. Taufiq HZ memperoleh empat suara mengungguli Binziad Kadafi yang memperoleh tiga suara.
Dalam sambutan setelah terpilih, Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan Pimpinan dan Anggota KY akan bersungguh-sungguh bekerja dengan profesional dan proporsional sesuai dengan jabatan yang diberikan.
"Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa bekerja mengemban amanah ini dengan istiqomah demi kemajuan lembaga, sistem peradilan dan bangsa," kata Mukti Fajar Nur Dewata.
Berita Terkait

Anggota DPR: Presiden dengarkan suara publik sehingga cabut "Perpres Miras"
Selasa, 2 Maret 2021 17:40 Wib

Penyidik KPK bawa tiga koper dari Kantor Dinas PUPR Sulsel
Selasa, 2 Maret 2021 16:36 Wib

Komisi Yudisial akan seleksi 13 calon Hakim Agung untuk isi posisi di MA
Senin, 1 Maret 2021 16:03 Wib

Komisi II DPR RI prihatin atas maraknya isu penjualan pulau di Indonesia
Jumat, 19 Februari 2021 15:29 Wib

Komisi A DPRD Makassar tak setuju lelang jabatan eselon II
Rabu, 17 Februari 2021 19:01 Wib

Ketua Komisi X DPR tanyakan pengawasan terkait temuan tautan situs porno di buku ajar
Jumat, 12 Februari 2021 11:18 Wib

Guru honorer di Bone dipecat karena unggah gaji Rp700 ribu di medsos
Jumat, 12 Februari 2021 10:54 Wib

Komisi II DPR sepakat tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu
Rabu, 10 Februari 2021 16:26 Wib