Wali Kota Makassar ganti pejabat Plt pada 16 jabatan strategis
Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memutuskan menganti para pejabat yang berstatus Pelaksana tugas (Plt) pada 16 jabatan strategis saat rapat koordinasi dan evaluasi dihadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlangsung di ruangan Sipakkatau Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
"Pergantian jabatan ini hanyalah dinamika, dan saya tidak ada niatan untuk balas dendam, tapi hasil dari evaluasi serta bagian dari menegakkan moralitasnya. Visi kita mempercepat pelayanan, saya ingin cepat, kalau ada yang sudah 'rusak' tentu akan diganti, " kata Danny Pomanto dalam rapat tersebut.
Ia mengemukakan bahwa bersama pasangannya Fatmawati Rusdi Masse, segara bekerja meningkatkan fungsi pelayanan publik yang selama dua tahun terakhir stagnan termasuk meningkatkan moral para pejabatnya, serta tidak ada toleransi bagi yang melakukan korupsi.
"Kami akan mengembalikan itu, bagi aparat pemerintah tidak peduli rakyat, jangan harap (diberi jabatan). Kita kembalikan sikap sombere, sikap kultural, tentunya pendekatan sentuh hati, bukan pendekatan uang apalagi menjilat. Program Smart City, adalah bentuk transparansi, keterbukaan dengan imunitas kuat, bukan hanya kesehatan, tapi sosial, ekonomi untuk kita semua, " ujar Danny.
Menurut dia, kebijakan yang diambil tersebut, bukan karena adanya unsur politik, tetapi diharapkan mampu mengimbangi program sejalan dengan visi dan misi yang dilaksanakan secara cepat transparan dan akuntabilitas.
"Bagi pejabat yang tidak bisa mengikuti ritme, tentu diganti. Siapapun yang tidak bisa ikut visi dan misi kami pastinya tidak berada disini," ujar pria berlatarbelakang ilmu arstitek itu.
Usai memaparkan alasannya dalam rapat itu, ia langsung menunjuk 16 orang pengganti Plt yang sebelumnya menjabat di era Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.
Dengan tegas dia menyatakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan lelang jabatan, sesuai dengan petunjuk dan hasil analisa dari tim transisi.
Sejumlah pejabat berstatus Plt yang diganti masing masing di BKPSDM yakni Andi Siswanta Attas mengantikan Andi Muh Yasir. Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Iman Hud (Kepala Satpol PP), mengantikan Mario Said. Dinas Pemadam Kebakaran, Hasanuddin Leo mengantikan Elo Dewata, dan Dinas Tata Ruang dijabat Husni Mubarak.
Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Pertanian (DP2) dijabat Taufik Rahman mengantikan Sumarni. Dinas Pendidikan dijabat Nielma Palamba mengantikan Irwan Bangsawan. Dinas Kesehatan dijabat Andi Hadija Iriani mengantikan Agus Djaja Said. Dinas Kebudayaan dijabat Herfida Attas, mengantikan Taufik Rahman. Dinas Prasarana Umum dijabat Hamka mengantikan Irwan Adnan, dan Dinas PPKB dijabat Aryati Puspa Abady.
Untuk jabatan BPKAD ditunjuk Helmi Budiman mengantikan Ismail Hajiali. Sekretaris Dewan (Sekwan) Harun Rani mengantikan Andi Bukti Djufri. Kepala Kesbangpol dijabat Ahmad Nansum. Sekertaris BKPSDM dijabat Munandar mengantikan Basri Rakhman. Sedangkan Pejabat harian (Plh) Dinas Pariwisata dijabat Mohammad Roem mengantikan Kamelia Thamrin. Camat Ujungpandang Andi Badi Sommeng, digantikan Muhammad Basid.
"Pergantian jabatan ini hanyalah dinamika, dan saya tidak ada niatan untuk balas dendam, tapi hasil dari evaluasi serta bagian dari menegakkan moralitasnya. Visi kita mempercepat pelayanan, saya ingin cepat, kalau ada yang sudah 'rusak' tentu akan diganti, " kata Danny Pomanto dalam rapat tersebut.
Ia mengemukakan bahwa bersama pasangannya Fatmawati Rusdi Masse, segara bekerja meningkatkan fungsi pelayanan publik yang selama dua tahun terakhir stagnan termasuk meningkatkan moral para pejabatnya, serta tidak ada toleransi bagi yang melakukan korupsi.
"Kami akan mengembalikan itu, bagi aparat pemerintah tidak peduli rakyat, jangan harap (diberi jabatan). Kita kembalikan sikap sombere, sikap kultural, tentunya pendekatan sentuh hati, bukan pendekatan uang apalagi menjilat. Program Smart City, adalah bentuk transparansi, keterbukaan dengan imunitas kuat, bukan hanya kesehatan, tapi sosial, ekonomi untuk kita semua, " ujar Danny.
Menurut dia, kebijakan yang diambil tersebut, bukan karena adanya unsur politik, tetapi diharapkan mampu mengimbangi program sejalan dengan visi dan misi yang dilaksanakan secara cepat transparan dan akuntabilitas.
"Bagi pejabat yang tidak bisa mengikuti ritme, tentu diganti. Siapapun yang tidak bisa ikut visi dan misi kami pastinya tidak berada disini," ujar pria berlatarbelakang ilmu arstitek itu.
Usai memaparkan alasannya dalam rapat itu, ia langsung menunjuk 16 orang pengganti Plt yang sebelumnya menjabat di era Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.
Dengan tegas dia menyatakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan lelang jabatan, sesuai dengan petunjuk dan hasil analisa dari tim transisi.
Sejumlah pejabat berstatus Plt yang diganti masing masing di BKPSDM yakni Andi Siswanta Attas mengantikan Andi Muh Yasir. Di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Iman Hud (Kepala Satpol PP), mengantikan Mario Said. Dinas Pemadam Kebakaran, Hasanuddin Leo mengantikan Elo Dewata, dan Dinas Tata Ruang dijabat Husni Mubarak.
Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Pertanian (DP2) dijabat Taufik Rahman mengantikan Sumarni. Dinas Pendidikan dijabat Nielma Palamba mengantikan Irwan Bangsawan. Dinas Kesehatan dijabat Andi Hadija Iriani mengantikan Agus Djaja Said. Dinas Kebudayaan dijabat Herfida Attas, mengantikan Taufik Rahman. Dinas Prasarana Umum dijabat Hamka mengantikan Irwan Adnan, dan Dinas PPKB dijabat Aryati Puspa Abady.
Untuk jabatan BPKAD ditunjuk Helmi Budiman mengantikan Ismail Hajiali. Sekretaris Dewan (Sekwan) Harun Rani mengantikan Andi Bukti Djufri. Kepala Kesbangpol dijabat Ahmad Nansum. Sekertaris BKPSDM dijabat Munandar mengantikan Basri Rakhman. Sedangkan Pejabat harian (Plh) Dinas Pariwisata dijabat Mohammad Roem mengantikan Kamelia Thamrin. Camat Ujungpandang Andi Badi Sommeng, digantikan Muhammad Basid.