Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggandeng UNDP (United Nations Development Programme) dalam rangka memperbaiki ekonomi masyarakat di wilayahnya.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris di Mamuju, Kamis, mengatakan kerjasama pemerintah Sulbar dan UNDP juga akan melibatkan Pemkab Mamuju dan Pemkab Majene serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) Yayasan Karampuang.
Ia juga menyampaikan kerja sama dengan UNDP dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat Sulbar, yakni Kabupaten Mamuju dan Majene karena dua daerah itu terkena dampak bencana pandemi COVID-19 dan bencana gempa bumi.
Ia menjelaskan melalui kerja sama itu diharapkan dapat melahirkan program yang bisa membantu memberdayakan kelompok usaha masyarakat di Sulbar.
"Akan dilakukan pemulihan perekonomian masyarakat dan akan menggunakan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam membantu usaha masyarakat," katanya.
Ia berharap program yang dijalankan bersama itu bisa mencapai target yang diharapkan dan dapat berjalan lancar.
Ia menambahkan, UNDP juga nantinya akan melakukan pembangunan fasilitas Rumah Sakit Mitra Manakarra Mamuju untuk isolasi pasien COVID-19 dan akan membersihkan puing akibat bencana gempa pada 15 Januari 2021 lalu di sejumlah desa.
Direktur Eksekutif Yayasan Karampuang, Ija Syahruni mengatakan UNDP dalam membantu ekonomi masyarakat akan berjalan selama tiga bulan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di Sulbar," jelas Ija Syahruni
Ia mengatakan sebagai lembaga yang akan ikut dalam program kerjasama pemerintah dan UNDP maka akan disiapkan sebanyak 50 orang perdesa dari enam desa yang tersentuh program tersebut.
Selain itu juga, akan disiapkan kelompok masyarakat dengan jumlah 300 orang untuk mendapatkan bantuan modal usaha berupa peralatan yang nilai totalnya sebesar Rp115 juta.
Berita Terkait
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha lebah madu
Jumat, 26 April 2024 14:25 Wib
Dishut Sulbar bina petani kembangkan usaha jamur tiram
Kamis, 25 April 2024 0:39 Wib
Pemprov Sulbar membangun usaha ternak di kawasan transmigrasi
Kamis, 18 April 2024 23:31 Wib
Pemprov Sulbar minta pelaku usaha miliki sertifikat produk halal
Minggu, 7 April 2024 19:58 Wib
Menparekraf : PPN 12 persen tidak menimbulkan gejolak pada usaha parekraf
Rabu, 27 Maret 2024 14:01 Wib
KPPU usul perlu adanya perpres strategi nasional persaingan usaha
Kamis, 14 Maret 2024 15:04 Wib
Pemkab Sidrap sosialisasi Perda Pajak dan retribusi pada pelaku usaha
Rabu, 6 Maret 2024 6:11 Wib
Usaha kulit ikan buntal di Mamuju berpotensi ekspor
Senin, 4 Maret 2024 21:21 Wib