Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta kepada kementerian/lembaga (K/L) yang diinstruksikan dalam Inpres 1/2021 agar segera mengalokasikan anggaran untuk program sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 menginstruksikan 60 program meliputi 21 program di Aruk, 20 program di Motaain, dan 19 program di Skouw yang didetailkan dalam rencana aksi K/L untuk dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak Inpres ini dikeluarkan.
“Pelaksanaan Inpres 1/2021 diawali dengan kick-off meeting pada 22 Januari 2021 bersama Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, BNPP serta 10 K/L yang diinstruksikan dalam Inpres,” kata Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kemenko Perekonomian Kartika Listriana di Jakarta, Minggu.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw telah ditetapkan pada 11 Januari 2021.
Inpres 1/2021 ditetapkan sebagai wujud pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia yang merupakan beranda terdepan dan etalase bangsa sehingga harus menjadi perhatian utama.
Kartika menyatakan hingga saat ini masih terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Meski demikian, sudah ada program yang telah selesai yakni di kawasan perbatasan negara Motaain mengenai penanganan ruas jalan Fulur-Nualain-Henes di Kecamatan Lamaknen, Lamaknen Selatan.
“Pembangunan fisik tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Berbagai program yang dimandatkan dalam Inpres 1/2021 pun diharapkan dapat segera diwujudkan sehingga tercapai cita-cita dalam Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran”.
Cita-cita tersebut didorong dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan yang lebih terintegrasi.
“Ini dilakukan sehingga kawasan di sekitar pos lintas batas negara (PLBN) dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Berita Terkait
Sekda: Versi BPS pertumbuhan ekonomi Sulbar tertinggi kelima nasional
Selasa, 7 Mei 2024 18:06 Wib
Presiden Jokowi tekankan anggaran jangan dipakai rapat dan studi banding
Senin, 6 Mei 2024 13:07 Wib
KONI Sulsel berharap anggaran operasional untuk PON XXI segera cair
Rabu, 1 Mei 2024 18:50 Wib
Kemenko PMK menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia
Selasa, 30 April 2024 10:48 Wib
Sri Mulyani: Realisasi anggaran Pemilu 2024 capai Rp26 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:04 Wib
Menkeu: Realisasi anggaran untuk IKN capai Rp4,3 triliun
Jumat, 26 April 2024 15:02 Wib
DPRD Sulsel anggarkan dana aspirasi Rp100 miliar untuk infrastruktur
Rabu, 24 April 2024 9:25 Wib
Menkeu menegaskan pemblokiran anggaran bukan untuk membiayai bansos
Jumat, 5 April 2024 17:57 Wib