Disdikpor Harap Pendidikan Gratis Jangan Keliru

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, berharap warga tidak keliru memahami makna pendidikan gratis yang sepenuhnya membebankan kepada pemerintah.

"Memang benar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memiliki alokasi anggaran sebesar 20 persen dari seluruh anggaran yang akan dialokasikan untuk pendidikan. Namun tidak menutup kemungkinan warga tetap memberikan peran sertanya untuk membantu dunia pendidikan," kata Kepala Disdikpora Polman, Aripuddin Toppo di Polman, Sabtu.

Ia megatakan, kesepakatan tersebut bisa dilakukan melalui rapat komite sekolah antara seluruh orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga bisa memberikan bantuannya kepada sekolah tempat anak mereka belajar.

Menurutnya, hal tersebut patut diketahui oleh seluruh orang tua siswa agar maksimalisasi pendidikan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, sementara warga juga mampu dan mau memberikan berapapun bantuan sesuai kemampuan.

"Yang jelasnya kesepakatan untuk memberikan bantuan tersebut bukan merupakan standar yang ditetapkan oleh pihak sekolah melainkan melalui rapat komite sekolah yang dihadiri seluruh orang tua siswa," ucapnya.

Hal ini juga dianggap sebagai metode yang sementara dijalankan pemerintah untuk menerapkan sistem pembiayaan pendidikan melalui subsidi silang.

Secara tidak langsung, orang tua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan akan memberikan subsidi kepada siswa yang orang tuanya kurang mampu.

Aripuddin yakin jika sistem tersebut mampu diterapkan oleh seluruh warga maka pendidikan akan lebih maju dibanding daerah lain yang tidak menerapkan sistem ini sebab hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah.

"Memang benar pemerintah tetap bertanggungjawab atas pendidikan warganya, namun itu tidak harus menjadi hal yang mutlak dan akhirnya menutup ruang bagi warga yang mampu untuk ikut memberikan partisipasinya dalam dunia pendidikan," ucapnya.

Dia membantah bahwa hal ini merupakan langkah pemerintah untuk secara perlahan melepaskan diri dari tanggungjawabnya kepada warga dalam dunia pendidikan.

"Itu tidak benar, kami hanya ingin kualitas pendidikan kita lebih berkembang sebab selain mendapat bantuan pemerintah juga mendapat bantuan dari warga," ucapnya. (T.KR-HK/F003)