Makassar (ANTARA) - Anggota Pemangku Kepentingan dari Dewan Energi Nasional (DEN) Dr.Ir. Mustari Mawaleda,MT mengatakan DEN tengah berjuang meyainkan Pemerintah untuk mendorong swasta diberi kesempatan membantu mengurusi listrik di wilayah yang sulit terjangkau listrik negara.
"Tidak dapat dipungkiri ada lokasi yang sulit dijangkau oleh pengelola listrik negara seperti daerah kepulauan, sehingga membutuhkan peran swasta untuk membantu masyarakat agar juga menikmati listrik," kata Mustari disela kehadirannya di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sulsel di Makassar, Rabu.
Dia menggambarkan, tingkat elektrifikasi di Sulsel sudah sekitar 98 persen dari target nasional 99,9 persen pada akhir 2021. Hanya saja, masih terdapat ketidakseimbangan antara warga di daratan dan pesisir dalam menikmati energi listrik.
Pasalnya, sesuai aturan kewajiban untuk melistriki seluruh wilayah itu menjadi kewenangan dan dikuasai oleh PT Pembangkit Listrik Negara (PLN).
Sekarang ini, berupaya memodifikasi aturan tersebut untuk memberi ruang bagi swasta, di luar PLN boleh mengusahakan listrik.
Kendalanya di lapangan, investasi infrasturuktur listrik itu mahal, sementara PLN yang memiliki kewajiban secara mandatori itu wajib mengaliri listrik semua wilayah, bukan hanya di wilayah perkotaan saja.
"Jadi kini pihak swasta harus diberi ruang untuk berinvestasi dalam membantu pengadaaan listrik," katanya.
Sedikitnya terdapat dua tantangan, lanjut rasio elektrifikasi itu bukan di tingkat desa, tetapi di skala rumah tangga itu sudah semua harus dialiri listrik.
Selain itu, listrik yang digunakan itu harus ramah lingkungan, juga handal dan berkesinambungan, sehingga ke depan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025.
"Target bauran energi 23 persen itu termasuk untuk sektor transportasi dan industri masih cukup berat, karena mobil listrik saat ini belum membumi, masih lebih banyak yang menggunakan energi fosil, begitu pula industri," katanya.
Berita Terkait
Ketua DPRD Sulsel: Prioritaskan pokok pikiran dewan dalam musrenbang
Selasa, 30 April 2024 19:00 Wib
KAJ Sulsel hadirkan Dewan Pers pada diskusi sengketa pers
Selasa, 30 April 2024 10:04 Wib
Sidang gugatan media di PN Makassar hadirkan ahli Dewan Pers
Kamis, 25 April 2024 23:03 Wib
Saksi Dewan Pers : Media digugat terkait pemberitaan ancaman kebebasan pers
Kamis, 25 April 2024 22:12 Wib
Dewan Keamanan PBB akan 'vote' soal keanggotaan penuh Palestina Kamis ini
Rabu, 17 April 2024 15:53 Wib
Utusan tetap Iran di PBB memberi peringatan keras kepada Israel terkait balasan
Selasa, 16 April 2024 13:46 Wib
Indonesia meminta Iran dan Israel untuk menahan diri
Senin, 15 April 2024 6:04 Wib
DK PWI Pusat sebut bantuan Rp6 M dari BUMN untuk UKW tidak boleh disalahgunakan
Minggu, 7 April 2024 6:21 Wib