DPRD Makassar Persilahkan Dana Kunker Diaudit

Sabtu, 15 Oktober 2011 01:08 WIB

Makassar (ANTARA News) - Plt Ketua DPRD Makassar, Busrah Abdullah mempersilahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) anggota dewan yang sebelumnya dirilis Komite Pemantau Legilsatif (Kopel) senilai Rp4,19 miliar.

"Kalau mau di audit saya persilahkan apakah benar penggunaan anggaran kunker atau berlebihan, katanya tidak tepat sasaran, silahkan, "pinta Busrah di Makassar, Jumat.

Menurut dia, data kopel yang disebutkan menghabiskan anggaran kunker selama setahun senilai Rp4,19 miliar sudah sesuai dengan peruntukannya. Busrah yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua III DPRD Makassar membidangi anggaran menyatakan anggaran tersebut wajar.

"Saya tidak mengatakan data kopel itu benar atau salah yang jelas dimana sumbernya. Semua kunker kan jelas kemana arahnya untuk belajar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), baik dalam Panitia Khusus (Pansus) besar maupun Kecil, "paparnya.

Ia menyatakan sudah menjalankan seusai peruntukannya dan terlihat dalam Rencana Kerja yang sudah terjadwal dari Sekertaris Dewan (Setwan) sehingga anggaran yang disebutkan tadi tidak efektif adalah salah presepsi.

"Intinya saya lihat dulu kebenaran itu, sebab data untuk anggaran ada pada setwan dan jelas arahnya. Bisa saja kopel memperkirakan anggaran tapi tidak semua anggaran itu diperkirakan," katanya.

Manager Advokasi Keuangan Daerah Kopel Makassar, Anwar Razak, menyebutkan anggaran untuk perjalan kunker total selama setahun senilai Rp4,19 miliar dengan perincian untuk Ranperda inisiatif senilai Rp1,18 miliar selebihnya Renperda yang diusulkan eksekutif.

"Data kami sudah valid dan itu sudah menjadi pekerjaaan kopel. Selain itu kunker yang dilakukan dewan selama setahun terakhir tidak efektif dan terkesan menghabiskan anggaran," sebutnya.

Selain itu, ulas dia, keberangkatan kunker atau sudy banding berdalih belajar tentang perda sama sekali tidak berdampak positif. Seperti ranperda inisiatif, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Menara Telekomunikasi, Fasum Fasos serta Pengendalian Rumah Kos, tidak maksimal. Belum ada satu pun yang disahkan dewan dan beberapa di tunda.

Lanjutnya, bukan hanya Raperda inisiatif, Ranperda yang diajukan eksekutif pun mandek. Proses lahirnya ranperda, baik inisiatif maupun dari usulan eksekutif total menghabiskan anggaran Rp4,19 miliar lebih dan dimasukkan dalam nomenkaltur.

"Ranperda yang diusulkan eksekutif pun di Kunker-kan padahal itu tidak perlu. Belum lagi menyusul renperda inisiatif yang diusulkan seperti Baca Tulis Al-Qur'an dan Perlindungan Konsumen sehingga total ada enam ranperda yang mengambang," Sebutnya.

Sementara Sekretaris DPRD Makassar, Nuraini Ma'mur mengakui anggaran dibutuhkan untuk satu ranperda sekira Rp300 juta. Jumlah itu termasuk biaya penyusunan naskah akademik, studi banding serta biaya makan minum pada rapat pansus. (T.PSO-282/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.