Makassar (ANTARA) - Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Yusharto Huntoyungo meminta agar provinsi lain di Indonesia, mereplikasi program PKK Sulawesi Selatan dalam penanganan stunting.
Yusharto sekaligus memberikan apresiasi terhadap PKK Sulsel yang berhasil menurunkan angka stunting di daerahnya.
"PKK Sulawesi Selatan melibatkan ahli gizi, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, yang diturunkan ke desa-desa yang ada di kabupaten kota, untuk menangani dan mencegah stunting dan gizi buruk," katanya pada Rapat Koordinasi Nasional PKK di Jakarta, Jumat.
Pemprov Sulsel juga mengucurkan anggaran Rp150 juta kepada PKK Kabupaten Kota untuk penanganan stunting. Menurut Yusharto, apa yang diprogramkan PKK Sulsel sangat bagus, tinggal menunggu hasilnya di akhir tahun nanti.
"Saya melihat ini sebagai model, dan bisa direplikasi di provinsi atau daerah lain, yang memiliki kepedulian atau konsep penanganan stunting. Sekali lagi, terima kasih untuk Sulawesi Selatan," ujarnya.
Dari target pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2024 diangka 14 persen, angka stunting di Sulsel pada Agustus 2021, berada pada angka 9,08 persen.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulsel, angka stunting di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6 persen (Riskesda 2018). Tahun 2019, angka stunting menurun hingga 30,5 persen (SSGBI 2019).
Sementara dari data ePPGBM Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, angka stunting tahun 2020 pada Bulan Februari 12,3 persen, dan Bulan Agustus 11 persen.
Sedangkan di Bulan Februari 2021, angka stunting menurun hingga 9,6 persen, dan Bulan Agustus 2021 turun hingga 9,08 persen.
Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tri Tito Karnavian berharap seluruh kader dan pengurus PKK memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan Gerakan PKK sebagai bentuk kiprah serta kontribusi terhadap bangsa dan negara.
"Saya sangat mengharapkan agar forum Rapat Koordinasi Nasional ini akan mempunyai nilai manfaat yang besar bagi perkembangan dan kemajuan Gerakan PKK yang dimotori TP PKK," ujar Tri dalam sambutannya.
Dalam Rakornas tersebut, Tri memaparkan dua pokok materi substantif yang patut menjadi perhatian seluruh pengurus dan kader PKK.
Pertama, adalah perlunya penajaman prioritas program Gerakan PKK. Kemudian yang kedua adalah, perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Gerakan PKK, yakni Tim Penggerak PKK di semua jenjang.
Tri menjelaskan penajaman prioritas program Gerakan PKK pada dasarnya tetap berbasis pada 10 Program Pokok PKK. "Langkah ini perlu kita lakukan, agar ada upaya konkret dari kita untuk fokus pada program dan kegiatan tertentu, sehingga penjabaran dalam pelaksanaannya tidak bias,: urainya.
Adapun 10 Program Pokok PKK itu, ditekankan Tri, tentu harus ada keselarasan dengan prioritas program pemerintah yang berjalan saat ini.
Dari sinilah, lanjut Tri, akan diperoleh empat komponen atau bidang program yang selaras dengan 10 Program Pokok PKK, yakni di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Berita Terkait
Menteri Bintang : Pemkab Wajo Sulawesi Selatan contoh keberhasilan tekan perkawinan anak
Kamis, 28 Maret 2024 12:34 Wib
Ketum Nasdem Surya Paloh beri selamat ke Prabowo-Gibran, Muzani: Itu contoh baik
Kamis, 21 Maret 2024 7:34 Wib
Bapanas: GPM secara serentak di Sulsel jadi contoh nasional
Rabu, 6 Maret 2024 12:21 Wib
BRIN dorong pemda lain mencontoh program Lorong Wisata Makassar
Jumat, 1 Maret 2024 10:27 Wib
Pemkab Luwu Timur latih ASN contoh perubahan berhenti merokok
Senin, 20 November 2023 19:27 Wib
Lanal Mamuju menjadi contoh tertib administrasi aset hibah
Selasa, 17 Oktober 2023 0:12 Wib
Pj Gubernur Sulsel meminta ASN jadi contoh galakkan tanam cabai
Senin, 25 September 2023 8:56 Wib
Pj Gubernur Sulsel: Bantaeng bisa menjadi contoh pertumbuhan ekonomi
Jumat, 22 September 2023 9:08 Wib