Mamuju (ANTARA News) - Berbagai organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengharapkan agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan fauzi, kaji ulang pemberlakuan Undang-Undang Kependudukan yang baru.
"Kebijakan pemerintah pusat oleh Mendagri terkait Undang-Undang (UU) Kependudukan yang baru saja diterapkan Januari 2012 perlu ada kajian secara mendalam karena ternyata justeru semakin memberatkan masyarakat yang ada di daerah,"kata Ketua LSM Poli-Poli Mamuju, Mas'ud di Mamuju, Sabtu.
Menurutnya, dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan sekaligus pendamping petani kakao di Mamuju telah banyak mendapatkan keluhan masyarakat terkait kebijakan UU kependudukan.
"Saat ini masyarakat yang ada di pelosok desa menghadapi kendala besar untuk mendapatkan akte kelahiran anak karena harus ke Mamuju untuk mendapatkan pengesahan melalui Pengadilan Negeri (PN) yang berkedudukan di Mamuju,"kata dia.
Sehingga kata dia, masyarakat yang nota bene berada di wilayah perbatasan seperti di daerah Kecamatan Kalumpang, Karosaa dan Kecamatan Kepulauan Balak-Balakang harus kembali ke Mamuju hanya untuk mengurus pengesahan akte kelahiran di PN.
"Tentu hal ini akan semakin membebani warga karena selain membayar uang pengesahan di PN yang kisaranya mencapai Rp150 ribu/akte kelahiran juga harus menanggung beban transportasi dari rumah mereka ke Mamuju dengan jarak tempuh sekitar 100 kilometer,"jelasnya.
Atas dasar pertimbangan ini kata dia, masyarakat meminta agar Mendagri melakukan kajian ulang terkait pemberlakukan UU kependudukan tersebut.
"Pemerintah harusnya tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini ternyata aturan malah semakin memperumit masalah,"ungkap dia.
Saat ini kata dia, banyak anak yang terancam tidak bisa diterima di TK karena belum memiliki akte kelahiran yang ditetapkan oleh PN Mamuju khususnya pada wilayah yang ada di pedesaan. (T.KR-ACO/S006)
Berita Terkait
PKB usulkan Azhar Arsyad maju pada Pilkada Kota Makassar
Minggu, 7 April 2024 22:08 Wib
Liga 1 Indonesia - Dewa United ditahan imbang Bhayangkara FC 2-2
Sabtu, 16 September 2023 1:06 Wib
PAN mengklaim daftarkan bacaleg perempuan terbanyak pada Pemilu 2024
Kamis, 31 Agustus 2023 8:00 Wib
Partai Gerindra menunjuk Fauzi Baadila-Haris Rusly Moti pimpin relawan Prabowo
Senin, 5 Juni 2023 9:03 Wib
DPR akan koordinasi dengan BBWS atasi jebolnya tanggul Sungai Baliase di Luwu Utara
Jumat, 2 Juni 2023 19:18 Wib
Kementerian PUPR bantu Rp7 miliar untuk Pesantren Darul Arqam Masamba Lutra
Sabtu, 12 November 2022 20:37 Wib
Bupati Luwu Utara dan anggota DPR RI resmikan destinasi baru wisata mangrove
Senin, 17 Oktober 2022 19:25 Wib
Pemkab Gowa hadirkan ustadz Hilman Fauzi pada PQJI di Masjid Syekh Yusuf
Sabtu, 6 Agustus 2022 5:40 Wib