Jayapura (ANTARA News) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, Yosep Rinta Riatmaka mengatakan, penyakit malaria masih menjadi endemis di Papua, hampir disemua pusat pelayanan kesehatan insiden malaria menempati urutan lima besar.
"Di Papua insiden malaria selalu menempati urutan lima besar penyakit, sehingga menjadi beban ganda bagi pemerintah daerah," katanya di Papua, Rabu.
Ia mengatakan, selain masih harus mengatasi masalah malaria, juga diperhadapkan dengan penyakit-penyakit menular lainnya yang angka kasusnya semakin meningkat tiap tahunnya.
Menurut dia, bila dilihat kasus malaria per kelompok umur menunjukan 47 persen bayi menderita penyakit malaria. Itu berarti sumber penularan ada di Papua.
Sedangkan, jika dilihat dari data yang ada lebih 50 persen kasus malaria ada pada masyarakat usia produktif.
"Malaria menyebabkan anemia, pada anak usia sekolah akan mempengaruhi kemampuannya mengikuti pelajaran serta kecerdasannya, sedangkan pada usia produktif malaria akan menurunkan produktifitas dan kualitas sumber daya manusia Papua," ujarnya.
Dia mengatakan, ada beberapa faktor yang berperan dalam penularan malaria, yaitu plasmodium sebagai penyebab penyakit, nyamuk Anopheles sebagai pembawa penyakit, manusia sebagai pejamu serta lingkungan.
"Terdapat hampir 400 spesies nyamuk anopheles di dunia dan sekitar 60 diantaranya merupakan pembawa malaria pada manusia," katanya.
Menurut Yosep, Papua juga memiliki beberapa jenis spesies nyamuk anopheles yang berbeda dengan yang ada di Indonesia bagian barat.
Dimana spesies anopheles di Papua merupakan pembawa malaria yang dikenal sangat suka darah manusia.
Disamping itu juga telah diketahui adanya spesies kembar diantara spesies anopheles, yang secara morfologis tampak sama tetapi secara genetis berbeda. Yang berarti berbeda pula kemampuannya dalam menularkan malaria.
"Melihat kondisi ini jelas mengharuskan Papua mempunyai cara pengendalian malaria yang lebih spesifik," tandasnya.
Dia menilai, malaria bukan hanya masalah kesehatan semata, bukan saja merupakan tanggung jawab sektor kesehatan. Tetapi telah menjadi masalah sosial kemasyarakatan yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Hal ini menjelaskan, permasalahan malaria tidak dapat dipikul oleh sektor kesehatan saja tetapi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah bahkan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor swasta.
"Untuk itu diperlukan wadah guna menghimpun dan menggerakkan, mengkoordinasikan serta mensinergikan segenap potensi, sumber daya yang dibutuhkan untuk menanggulangi malaria di Papua serta mempercepat proses menuju eliminasi malaria di Papua," katanya. (T.KR-ALX/K005)
Berita Terkait
Pelindo dan Pindad jalin kerja sama pendistribusian ikan
Sabtu, 18 Mei 2024 18:04 Wib
Kontak tembak dengan KKB kembali terjadi di Homeyo Papua
Sabtu, 11 Mei 2024 12:01 Wib
Kemenkumham Sulsel MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat soal BHP
Selasa, 7 Mei 2024 22:27 Wib
BMKG : Sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan sedang-lebat pada Sabtu
Sabtu, 4 Mei 2024 6:42 Wib
Kapendam : Patroli Yonif 527/BY ditembak OPM di Bibida Papua Tengah
Kamis, 2 Mei 2024 11:21 Wib
OPM menyerang Polsek Homeyo akibatkan seorang warga sipil tewas
Selasa, 30 April 2024 15:48 Wib
Kapolres Yahukimo: Bripda OB ditemukan tewas akibat dianiaya OTK
Selasa, 16 April 2024 13:35 Wib
Polda Papua Barat dan TNI AL berkolborasi selidiki kasus bentrok oknum TNI AL-Brimob
Senin, 15 April 2024 18:57 Wib