Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh berharap Kejaksaan Agung mengungkap kasus penggelapan terkait dengan importasi emas yang melibatkan oknum Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
"Saya menilai mudah bagi Kejaksaan Agung RI untuk membongkar kejahatan bea masuk pajak ini karena komitmen Jaksa Agung untuk mengawal penggunaan APBN dan pengawasan pada penerimaan kas negara tidaklah main-main," kata Pangeran di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR akan mengawal ketat kasus tersebut dan Jaksa Agung bisa segera menuntaskan kasus tersebut dengan membentuk Pansus Importasi Emas.
Menurut dia, kejahatan terkait dengan importasi emas yang mencapai R47,1 triliun bukan perkara kecil, melainkan kasus besar yang dimainkan sindikasi mafia besar yang selama ini tidak memperhitungkan aksinya yaitu penggelapan.
"Sangat disayangkan tipu-tipu ini melibatkan perusahaan besar dan oknum petinggi Bea Cukai Bandara Soetta," ujarnya.
Apabila benar terjadi kasus penipuan melalui bandara yang menyebabkan kerugian negara dari bea masuk mencapai Rp2,9 triliun, kata Pangeran, berarti bandara tidak saja rawan penyelundupan narkoba. Bandara pun rawan dari kongkalikong penggelapan pajak impor dari pengurangan bea masuk.
"Ini jelas fakta tragis hilangnya potensi pemasukan uang negara bukan hanya puluhan, bahkan bisa ratusan triliun rupiah. Untuk itu, kami harus cegah secara total dengan mekanisme peraturan pengawasan yang lebih ketat," katanya.
Dikatakan pula bahwa importasi emas seharusnya dikenai bea masuk 5 persen sehingga modus kejahatan seperti itu wajib diusut tuntas.
Sebelumnya, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin memastikan Kejagung akan mengungkap tuntas kasus penggelapan terkait importasi emas yang melibatkan Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepastian itu disampaikan Burhanuddin dalam keterangan pers virtual pada hari Kamis (24/2).
Berita Terkait
MPR RI mengapresiasi Majelis Umum PBB dukung keanggotaan penuh Palestina
Minggu, 12 Mei 2024 11:00 Wib
Mensos Risma apresiasi penanganan bencana banjir dan longsor di Sulsel
Jumat, 10 Mei 2024 19:00 Wib
KPU RI: Caleg terpilih belum dilantik tak wajib mundur bila ikut Pilkada 2024
Jumat, 10 Mei 2024 12:11 Wib
Ombudsman sikapi dugaan suap seleksi KPID dan KI Sulsel
Rabu, 8 Mei 2024 15:12 Wib
Menkumham: Penegakan kekayaan intelektual upaya RI keluar dari "priority watch list"
Selasa, 7 Mei 2024 12:14 Wib
KPU: 37 provinsi sosialisasikan aturan pendaftaran calon independen Pilkada
Sabtu, 4 Mei 2024 18:18 Wib
Istana menanggapi rencana Prabowo bentuk "Presidential Club"
Jumat, 3 Mei 2024 13:20 Wib
Kemendagri menyerahkan DP4 kepada KPU untuk susun DPT Pilkada 2024
Kamis, 2 Mei 2024 20:00 Wib