Majene, Sulbar (ANTARA News) - Peneliti sejarah Batara R Hutagalung di Majene, Kamis menyatakan, pembantaian Galung Lombok terhadap warga Kabupaten Majene dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, saat penyerangan Westerling merupakan pembantaian tersadis kedua dunia setelah pembantaian di India.
"Pembantaian pasukan Westerling di Galung Lombok, Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung, Polman, dilakukan secara membabi buta oleh tentara Belanda," kata Batara saat mengunjungi makan korban 40 ribu jiwa di Galung Lombok, Kamis.
Dia menjelaskan, sebelumnya pembantaian pernah terjadi di India. Pembantaian tersebut dilakukan tentara Inggris di Amritsar, India, yang dikenal dengan pembantaian Jallianwala Bagh terhadap 15 ribu hingga 20 ribu warga sipil yang dilakukan 50 serdadu secara membabi buta pada 13 April 1919.
Pembantaian membabi buta juga terjadi di Galung Lombok terhadap warga sipil. Saat ini jumlah korban telah terdata sebanyak 485 orang dan setelah dilakukan identifikasi ulang masih terdapat sekitar 160 korban sementara ditelusuri jejaknya oleh tim peneliti.
"Kita ketahui cukup banyak peristiwa pembantaian pada beberapa negara di belahan dunia ini, namun pembantaian tersebut tidak dengan cara membabi buta. Korban pembantaian biasanya dikumpulkan lima hingga 10 orang kemudian dibunuh dengan cara digantung, ditembak dan sebagainya," ujarnya.
Batar mengungkapkan, dari arsip yang selama ini diteliti, pembantaian secara membabi buta baru terjadi di India dan di Galung Lombok. Korban diborgol dan dikumpulkan di tanah lapang, kemudian ditembak oleh prajurit hingga seluruhnya meninggal dan dikubur secara massal.
Ditambahkan, pembantaian di Sulbar bukan hanya terjadi pada satu titik, yaitu Galung Lombok. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Pamboang, Majene. Namun, pembantaian yang dianggap sangat besar adalah kejadian Galung Lombok karena korban yang dikumpulkan berasal dari Majene dan Polman dan jumlahnya lebih besar.
Terkait hal tersebut, ratusan keluarga korban dan sekitar tiga orang saksi hidup telah dikumpulkan dan diminta keterangan terhadap peristiwa tersebut sebagai dasar tuntutan terhadap Pemerintah Belanda.
"Data-data akan segera kita kumpulkan, untuk itu kami melakukan kerja sama dengan beberapa pihak di Sulbar, termasuk keluarga korban dan saksi hidup yang menyaksikan peristiwa pembantaian itu," ungkapnya.
(T.KR-AHN/S023)
